 |
| Walikota dan wawako tinjau transaksi di pasar. Foto ini diambil sebelum pandemi Covid-19. |
Rakyatterkini.com, Sawahlunto - Tahun 2021 mendatang, arah kebijakan fiskal pemerintah adalah percepatan pemulihan sosial ekonomi dan penguatan reformasi di bidang pendapatan guna mendukung pemulihan dunia usaha.
Optimalisasi melalui inovasi kebijakan untuk percepatan pemulihan ekonomi. Pemko Sawahlunto pun menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan hal tersebut.
Dalam kebijakan pembangunan dan prioritas belanja daerah tahun 2021 Pemko Sawahlunto, dari total 8 poin ada setidaknya 5 poin prioritas yang mengarah pada pemulihan sosial ekonomi ini.
Walikota Sawahlunto Deri Asta, prioritas pemulihan sosial ekonomi ini juga telah selaras dengan visi dan misi Pemko Sawahlunto yakni dengan kebersamaan mewujudkan Sawahlunto sebagai kota wisata yang kreatif, inovatif, unggul, bermartabat, adil dan sejahtera.
"Kita kan memang sudah dan terus memberikan perhatian khusus pada pengembangan ekonomi produktif masyarakat. Sehingga 2021 nanti, dalam masa pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi Covid ini, maka program ekonomi produktif ini akan kita garap lebih maksimal," ujar Walikota Deri Asta, Rabu (4/11/2020).
Program ekonomi produktif yang telah dijalankan oleh Pemko Sawahlunto itu, dicontohkan Walikota antara lain adalah, bantuan modal usaha berupa dana bergulir, bantuan ternak kambing (sebelumnya juga ayam dan itik), bantuan bibit pinang dan manggis serta sejumlah bantuan lainnya untuk memicu pertumbuhan ekonomi produktif masyarakat.
Sementara, 5 poin prioritas di kebijakan pembangunan dan prioritas belanja daerah yang mengarah pada pemulihan sosial ekonomi itu adalah ; peningkatan kualitas produk dan komoditi unggulan daerah serta peningkatan kualitas tenaga kerja.
Kemudian, penyediaan infrastruktur yang menjamin pembangunan berkelanjutan. Juga peningkatan kualitas dan daya tarik destinasi serta promosi wisata.
Selanjutnya, peningkatan kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan serta pelaporan pembangunan di tingkat kota, perangkat daerah dan pemerintah terdepan. Serta penerapan sistem pengelolaan pemerintah berbasis teknologi informasi dan industrialisasi 4.0. (Ris1)
