 |
| Bima Arya Ajak Perantau Investasi di Sumbar |
Padang, Rakyatterkini.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menilai dana milik perantau Minangkabau yang potensinya diperkirakan mencapai Rp20 triliun dapat menjadi sumber pendanaan alternatif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar).
Menurutnya, dana tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal dan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Potensi ekonomi perantau sebaiknya diarahkan pada investasi produktif serta pembangunan infrastruktur yang mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi daerah.
Hal itu disampaikan Bima Arya ketika menghadiri Rapat Koordinasi Pemantapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar di Auditorium Gubernuran, Senin (2/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia mengapresiasi langkah Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, yang menginisiasi pertemuan seluruh kepala daerah guna menyusun strategi peningkatan ekonomi berdasarkan keunggulan dan karakteristik setiap wilayah.
Bima menyebutkan, Sumbar mempunyai potensi ekonomi yang cukup besar untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi, diperlukan pengelolaan dan strategi yang tepat agar seluruh potensi tersebut dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi daerah.
Ia juga menilai, pertumbuhan ekonomi tidak seharusnya hanya mengandalkan pengeluaran pemerintah. Diperlukan ekosistem usaha yang kuat agar berbagai sektor ekonomi dapat bergerak dan saling mendukung.
"Potensi dana perantau harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan yang memberikan keuntungan jangka panjang, seperti investasi dan pembangunan infrastruktur. Setiap daerah juga perlu memahami keunggulannya masing-masing sehingga dapat membangun ekosistem ekonomi yang sesuai dengan karakteristik wilayah," ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat realisasi investasi, memperkuat sektor hilirisasi, serta mengembangkan potensi unggulan daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029.
Percepatan pembangunan ekonomi juga menjadi bagian dari strategi pemulihan Sumbar setelah menghadapi bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025.
Mahyeldi memaparkan, pertumbuhan ekonomi Sumbar sepanjang 2025 tercatat sebesar 3,37 persen. Di sisi lain, bencana hidrometeorologi mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang ditaksir mencapai Rp33,527 triliun. Sementara kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan sebesar Rp21,45 triliun.
Dampak bencana tersebut cukup besar karena enam kabupaten dan kota yang terdampak memberikan kontribusi sekitar 58,9 persen terhadap total perekonomian Sumbar.
Meski demikian, kondisi ekonomi daerah mulai memperlihatkan perkembangan positif. Pada triwulan I 2026, ekonomi Sumbar tumbuh 5,02 persen, kemudian mencapai 4,54 persen pada triwulan II. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi pada semester pertama 2026 tercatat sebesar 4,77 persen.
Untuk menjaga tren pemulihan tersebut, Mahyeldi menekankan perlunya peningkatan produktivitas sektor pertanian, penguatan hilirisasi, pengembangan UMKM, peningkatan konektivitas antarwilayah, percepatan investasi, serta optimalisasi belanja pemerintah agar memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan ekonomi harus diukur dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar pencapaian angka pertumbuhan dalam laporan statistik.
"Pertumbuhan ekonomi harus mampu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta memperkuat daya beli. Dengan begitu, manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat," tegas Mahyeldi.
Untuk merealisasikan target tersebut, Mahyeldi meminta setiap pemerintah kabupaten dan kota segera merancang program yang jelas dan terukur sesuai potensi serta tantangan di daerah masing-masing.
Perencanaan itu mencakup penentuan lokasi kegiatan, pihak yang bertanggung jawab, jadwal pelaksanaan, kebutuhan pendanaan, hingga koordinasi dan dukungan antartingkat pemerintahan.
Ia berharap, melalui rapat koordinasi tersebut dapat dirumuskan langkah konkret untuk mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, memperluas kegiatan hilirisasi, serta memperkuat hubungan ekonomi antardaerah di Sumbar.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyampaikan bahwa pembangunan ekosistem usaha merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurut Sonny, banyaknya jumlah UMKM perlu diimbangi dengan keterlibatan mereka dalam aktivitas industri berskala besar. Dengan demikian, usaha kecil dapat masuk ke dalam rantai pasok industri dan turut memperoleh manfaat dari perkembangan sektor tersebut.
Ia mengambil contoh Jepang yang berhasil mempertahankan peran UMKM dalam industri otomotif melalui jaringan pemasok berbagai suku cadang dan komponen kendaraan. Model kerja sama tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi daerah dalam memperkuat sektor unggulan melalui kolaborasi antarpelaku usaha.
Selain itu, Sonny mengingatkan pentingnya ketersediaan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat membantu pemerintah mengenali sumber-sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus menentukan langkah pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Ia juga mendorong BPS di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota untuk meningkatkan koordinasi dengan kepala daerah serta organisasi perangkat daerah (OPD) guna menyusun strategi percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih efektif.(adpsb/cen/bud)
