 |
| Sumatera Perkuat Konektivitas dan Kerja Sama Ekonomi |
Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah provinsi di seluruh Pulau Sumatera menyatakan komitmen untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah serta menyelaraskan arah pembangunan daerah. Langkah ini dilakukan guna menciptakan pertumbuhan ekonomi regional yang merata, berkelanjutan, dan mampu menghadapi berbagai tantangan.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam deklarasi bersama bertajuk “MUFAKAT TUAH SAKATO” dengan mengusung semangat “Barek Samo Dipikua, Ringan Samo Dijinjiang: Sumatera Tumbuh Bersama”.
Dokumen itu ditandatangani oleh para gubernur se-Sumatera dalam kegiatan Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi (Konreg PDRB-ISE) 2026 di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Padang, Kamis (12/11/2026).
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kerja sama antardaerah merupakan faktor penting dalam memaksimalkan potensi ekonomi Pulau Sumatera.
Ia menilai, berbagai sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, energi, dan pariwisata dapat memberikan kontribusi lebih besar apabila dikembangkan melalui kerja sama yang didukung konektivitas antarwilayah.
"Jawabannya adalah kolaborasi, konektivitas, dan sinergi. Potensi yang dimiliki masing-masing daerah di Sumatera akan memberikan dampak maksimal apabila dikembangkan secara bersama-sama," ujar Mahyeldi.
Menurutnya, sejumlah tantangan pembangunan regional, seperti distribusi barang, perluasan akses pasar, pengembangan kawasan industri, hingga peningkatan perdagangan dan pariwisata, membutuhkan penanganan secara terpadu. Persoalan tersebut tidak akan terselesaikan secara optimal apabila setiap provinsi hanya mengandalkan kebijakan masing-masing.
Oleh sebab itu, Mahyeldi mengajak seluruh 10 provinsi di Sumatera menyusun perencanaan pembangunan secara bersama. Rekomendasi yang dihasilkan nantinya diharapkan dapat disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Bappenas agar kebutuhan dan potensi kawasan Sumatera menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional.
Ia juga menekankan perlunya peningkatan konektivitas melalui transportasi darat, kereta api, dan jalur laut. Percepatan pembangunan Kereta Trans Sumatera serta peningkatan fungsi pelabuhan dinilai menjadi langkah strategis untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Selain memperkuat hubungan antarpusat ekonomi, infrastruktur yang saling terhubung juga berperan dalam menjaga kelancaran pasokan kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi di berbagai daerah.
Mahyeldi turut mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan potensi bencana. Gangguan pada jalur transportasi akibat bencana alam dapat memengaruhi distribusi barang, kegiatan ekonomi, hingga pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, keberadaan jalur alternatif dan upaya menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi perlu dimasukkan dalam perencanaan regional.
Melalui kesepakatan MUFAKAT TUAH SAKATO, para gubernur juga menyetujui penguatan komunikasi dan koordinasi lintas provinsi. Sejumlah agenda yang menjadi perhatian bersama meliputi percepatan Kereta Trans Sumatera, optimalisasi pelayanan Tol Laut, serta penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam menyusun, menjalankan, dan mengevaluasi kebijakan sosial ekonomi.
"Kita sepakat untuk tumbuh bersama melalui kolaborasi dan sinergitas para pihak. Tidak hanya di bidang infrastruktur, tetapi juga sosial dan ekonomi," ungkap Mahyeldi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan indikator sosial ekonomi harus menjadi landasan dalam menentukan kebijakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan, katanya, tidak semata-mata dilihat dari kenaikan angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari peningkatan kesempatan kerja, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat.
Dalam kesepakatan tersebut, evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai rekomendasi akan dilakukan minimal setiap enam bulan di tingkat provinsi. Sementara evaluasi secara regional untuk seluruh Sumatera dijadwalkan setidaknya satu kali dalam setahun.
Untuk pelaksanaan Konreg PDRB-ISE selanjutnya, Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai tuan rumah pada 2027, kemudian dilanjutkan oleh Provinsi Jambi pada 2028.
Melalui komitmen bersama ini, pemerintah provinsi di Sumatera diharapkan mampu mempererat kerja sama dalam mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan keterhubungan infrastruktur, serta membangun perekonomian regional yang saling mendukung dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, M.Prof.Econ; Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud; serta Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Andy Setyo Biwado.
Hadir pula Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Subandono, Executive Vice President of Strategic Business Growth PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bernike Christiawan, MIRSE., ASEAN Eng; serta sejumlah perwakilan pemerintah provinsi se-Sumatera.(adpsb/rmz/bud)
