![]() |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kebijakan libur sekolah selama bulan Ramadan ternyata bukan hal baru di Indonesia. Aturan tersebut sudah diterapkan sejak masa penjajahan Belanda dan terus mengalami perubahan mengikuti kebijakan pemerintah dari masa ke masa.
Lantas, bagaimana perjalanan sejarah kebijakan libur sekolah selama Ramadan di Indonesia?
Libur Ramadan pada Masa Kolonial hingga Era Soekarno
Tradisi meliburkan kegiatan sekolah selama satu bulan penuh pada Ramadan telah berlangsung sejak pemerintahan kolonial Belanda.
Berdasarkan informasi dari laman resmi Museum Kepresidenan Republik Indonesia, kebijakan tersebut diberlakukan di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan pemerintah Hindia Belanda. Jenjang pendidikan yang menerapkannya mulai dari sekolah dasar, seperti Hollandsch Inlandsche School (HIS), hingga tingkat menengah, di antaranya Hogere Burger School (HBS) dan Algemeene Middelbare School (AMS).
Setelah Indonesia merdeka, pengaturan aktivitas selama Ramadan tetap dilanjutkan. Pada masa Presiden Soekarno, pemerintah melakukan penyesuaian jadwal dan menghentikan sementara sejumlah kegiatan, baik resmi maupun nonresmi. Langkah tersebut bertujuan memberikan ruang bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa.
Catatan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen juga menyebutkan bahwa sebelum 1978, sekolah-sekolah masih memberlakukan libur selama satu bulan penuh pada Ramadan.
Daoed Joesoef Mengubah Kebijakan Libur Ramadan
Perubahan besar terjadi pada 1978 ketika Daoed Joesoef menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saat itu, ia menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0211/U/1978 tentang Sistem Tahun Ajaran Sekolah.
Melalui keputusan tersebut, bulan Ramadan ditetapkan sebagai bagian dari masa kegiatan belajar mengajar. Artinya, siswa tidak lagi mendapatkan libur selama sebulan penuh seperti kebijakan sebelumnya.
Penelitian Amalia Solihat, Abdul Syukur, dan Kurniawati berjudul *Kebijakan Kontroversial Menteri Daoed Joesoef 1978-1983: Perubahan Tahun Ajaran dan Libur Bulan Ramadhan* yang diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta pada 2020 menjelaskan, salah satu alasan perubahan aturan itu adalah pergeseran waktu Ramadan yang terjadi sekitar 11 hari lebih awal setiap tahunnya.
Akibat kebijakan tersebut, pola libur sekolah mengalami penyesuaian. Berdasarkan risalah kebijakan PSKP Kemendikdasmen, selama periode 1978 hingga 1998, siswa hanya memperoleh libur selama tiga hari kerja pada awal Ramadan dan tujuh hari kerja menjelang atau sekitar perayaan Idulfitri.
Keputusan tersebut sempat menimbulkan perdebatan dan mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat itu, Buya Hamka. Kebijakan tersebut dianggap mengubah tradisi libur Ramadan yang sebelumnya telah lama diterapkan di lingkungan pendidikan.
Libur Sebulan Kembali Diterapkan pada Era Gus Dur
Kebijakan libur penuh selama Ramadan kembali diberlakukan ketika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Museum Kepresidenan Republik Indonesia mencatat, pada 1999 Gus Dur mengimbau sekolah-sekolah agar mengisi masa libur Ramadan dengan kegiatan pesantren kilat.
Melalui program tersebut, para siswa tetap mendapatkan pembelajaran keagamaan, khususnya pendidikan Islam, meskipun kegiatan belajar mengajar secara formal di sekolah dihentikan sementara.
Kebijakan Libur Ramadan Setelah 2001
Memasuki periode setelah 2001, pengaturan libur sekolah selama Ramadan mulai disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing.
Sebagian besar daerah tidak lagi menerapkan libur selama satu bulan penuh. Umumnya, siswa diberikan waktu libur pada awal Ramadan dan menjelang atau setelah Idulfitri.
Jadwal pelaksanaannya pun tidak selalu sama karena disesuaikan dengan ketentuan pemerintah daerah dan kalender pendidikan yang berlaku.
Perjalanan kebijakan ini menunjukkan bahwa pengaturan libur sekolah selama Ramadan telah mengalami berbagai perubahan sejak zaman kolonial hingga era modern. Pemerintah terus menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan mempertimbangkan kegiatan belajar mengajar sekaligus kebutuhan siswa dalam menjalankan ibadah selama bulan suci.(da*)


