 |
| Pemko Sawahlunto Genjot PAD untuk Kurangi Ketergantungan Pusat. |
Sawahlunto, Rakyatterkini.com– Pemerintah Kota Sawahlunto tengah menghadapi tantangan serius dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Kondisi keuangan daerah yang terbatas, tingginya kebutuhan belanja pegawai, serta minimnya alokasi untuk pembangunan menjadi sejumlah persoalan yang harus diselesaikan bersama DPRD.
Persoalan tersebut disampaikan Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, ketika memberikan tanggapan terhadap pandangan umum lima fraksi DPRD dalam rapat paripurna, Rabu (4/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Riyanda menilai pemerintah daerah perlu segera memperkuat kemampuan keuangan sendiri. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat harus dikurangi melalui berbagai upaya peningkatan pendapatan daerah.
Menurutnya, penguatan kemandirian fiskal menjadi kebutuhan mendesak agar pemerintah memiliki keleluasaan lebih besar dalam membiayai program pembangunan.
Sejumlah langkah yang akan ditempuh meliputi peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan aset milik pemerintah secara maksimal, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penerapan sistem transaksi pemerintahan berbasis digital.
Dalam rancangan anggaran tersebut, Pemko Sawahlunto menetapkan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp73 miliar. Target itu disusun dengan mempertimbangkan potensi dan kapasitas riil daerah agar dapat dicapai secara realistis.
Di sisi lain, komposisi belanja daerah masih menghadapi ketimpangan cukup besar. Pada rancangan awal RAPBD 2027, kebutuhan belanja pegawai diperkirakan mencapai Rp309 miliar, sementara anggaran belanja modal hanya dialokasikan sekitar Rp14 miliar.
Kondisi ini membuat kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sangat terbatas.
Untuk menjaga kesehatan keuangan daerah, pemerintah berencana melakukan penghematan terhadap berbagai pengeluaran yang dinilai tidak mendesak. Beberapa pos yang akan dievaluasi antara lain kegiatan seremonial, perjalanan dinas, studi banding, publikasi, seminar, serta aktivitas pendukung lainnya yang tidak memiliki hasil konkret.
Langkah efisiensi tersebut juga diselaraskan dengan arahan Kementerian Keuangan melalui Surat Nomor S-100/PK/2026 tertanggal 27 Oktober 2026 mengenai Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional dalam Penyusunan RAPBD 2027.
Selain persoalan belanja, pemerintah turut mencermati rencana defisit anggaran yang diperkirakan berada di angka Rp18 miliar. Untuk menopang kebutuhan pembiayaan, Pemko merencanakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp20 miliar.
Meski demikian, Riyanda menyebut angka defisit tersebut belum menjadi keputusan akhir. Pemerintah masih akan melakukan pembahasan bersama DPRD agar ketidakseimbangan anggaran dapat ditekan seminimal mungkin.
Kendati menghadapi keterbatasan keuangan, Pemko Sawahlunto tetap optimistis terhadap prospek perekonomian daerah. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,08 persen pada 2027.
Target tersebut akan didorong melalui peningkatan hasil dan produktivitas sektor pertanian serta perikanan, pengembangan agrobisnis perkebunan masyarakat, pemberdayaan UMKM, penguatan industri kecil, dan pengelolaan pariwisata secara berkelanjutan.
Pemerintah juga akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan promosi dan festival daerah. Setiap kegiatan harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang dapat diukur, seperti peningkatan jumlah wisatawan, pertumbuhan transaksi pelaku UMKM, hingga kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Dengan demikian, penyelenggaraan kegiatan daerah tidak hanya berorientasi pada kemeriahan acara, tetapi juga harus menghasilkan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
Riyanda menegaskan, rancangan RAPBD 2027 masih dapat mengalami perubahan dan penyempurnaan melalui pembahasan lanjutan antara pemerintah daerah, DPRD, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia berharap seluruh proses penyusunan anggaran dapat menghasilkan kebijakan keuangan yang lebih sehat, efisien, dan tepat sasaran.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup hanya dilihat dari kesesuaian angka pendapatan dan belanja, tetapi juga dari seberapa besar manfaat anggaran tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat. (Benny
