Notification

×

Iklan

Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara

Minggu, 15 November 2026 | 23:28 WIB Last Updated 2026-11-15T16:28:00Z

Presiden Prabowo Subianto

Jakarta, Rakyatterkini.com – Presiden Prabowo Subianto meminta agar sedikitnya 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) menjadi bagian yang dinikmati negara. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam sekaligus memastikan kekayaan Indonesia memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo ketika membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 sekaligus menghadiri peringatan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo mengaku telah memberikan instruksi kepada jajaran menteri, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar pengelolaan seluruh izin pertambangan mengutamakan kepentingan negara.

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” tegas Prabowo.

Presiden menilai Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar, terutama berbagai komoditas mineral dan sumber daya strategis yang dibutuhkan dunia. Potensi tersebut bahkan telah menarik perhatian bangsa-bangsa asing sejak ratusan tahun silam.

Ia mengingatkan bahwa melimpahnya kekayaan alam Nusantara seharusnya menjadi kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan justru lebih banyak memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.

Prabowo juga mempertanyakan pola pengelolaan sumber daya alam selama ini. Menurutnya, masih terdapat kekayaan nasional yang dibawa ke luar negeri tanpa memberikan manfaat ekonomi yang sebanding bagi masyarakat Indonesia.

Ia mengajak para pemimpin, termasuk tokoh masyarakat dan pemimpin umat, untuk melihat langsung kondisi tersebut di daerah masing-masing.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah sedang melakukan pembenahan terhadap sistem perekonomian nasional, terutama berbagai praktik penyimpangan yang menyebabkan potensi penerimaan negara tidak dapat dimaksimalkan.

Upaya tersebut, kata dia, bertujuan mengembalikan pengelolaan kekayaan negara agar hasilnya bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan kelaparan.

“Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Prabowo turut menekankan bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia harus berpedoman pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengamanatkan agar perekonomian nasional diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan berlandaskan asas kekeluargaan.

Ia menyebut ekonomi kekeluargaan merupakan prinsip yang diwariskan para pendiri bangsa dan harus tetap menjadi dasar dalam mengelola kekayaan nasional serta menjalankan pembangunan.

“Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita, dan ini hampir hilang,” katanya.

Lebih jauh, Prabowo berpandangan bahwa pembenahan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari perbaikan sistem politik dan kualitas kepemimpinan nasional.

Ia mengajak seluruh pemimpin politik untuk memiliki keberanian dalam mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Menurutnya, setiap kebijakan maupun praktik yang tidak sesuai dengan aturan harus segera dikoreksi.

Presiden mengungkapkan bahwa dirinya telah membicarakan persoalan tersebut dengan sejumlah ketua umum partai politik agar upaya perbaikan dapat dilakukan bersama-sama.

Selain sektor pertambangan, perhatian pemerintah juga diarahkan pada pengawasan aktivitas ekspor. Prabowo menilai pengawasan perlu diperketat untuk mencegah manipulasi data pelaporan jumlah komoditas yang dikirim ke luar negeri.

Sebagai langkah pengendalian, pemerintah memberlakukan mekanisme ekspor melalui satu pintu dengan melibatkan lembaga yang telah ditunjuk. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus memastikan pencatatan volume barang sesuai dengan jumlah sebenarnya.

Prabowo menegaskan, pemerintah tidak ingin lagi terjadi perbedaan antara jumlah komoditas yang benar-benar diekspor dengan angka yang tercantum dalam laporan.

“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” pungkasnya.(da*)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update