Notification

×

Iklan

Pemko Sawahlunto Perkuat Komitmen Cegah Korupsi

Rabu, 18 November 2026 | 19:22 WIB Last Updated 2026-11-18T12:22:00Z

Pemko Sawahlunto Gandeng Kejari Perkuat Pendampingan Hukum

Sawahlunto, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota Sawahlunto trus berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas melalui penguatan pemahaman hukum serta pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi yang dirangkai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kegiatan berlangsung di Hotel Parai City Garden, Kota Sawahlunto, Rabu (18/11/2026), dan secara resmi dibuka oleh Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, SIP.

Acara tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, kepala perangkat daerah, camat, serta perwakilan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.

Dalam sambutannya, Riyanda Putra menyampaikan bahwa pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai tindak pidana korupsi, merupakan hal mendasar yang harus dimiliki setiap pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurutnya, pengetahuan hukum yang memadai sangat diperlukan agar setiap kebijakan, penggunaan anggaran, maupun pelaksanaan tugas pemerintahan tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia mengingatkan agar tidak ada pejabat maupun ASN yang menghadapi persoalan hukum akibat kelalaian atau ketidaktahuan terhadap aturan.

"Jangan sampai ada pejabat kita yang tersandung hukum hanya karena tidak memahami aturan. Sosialisasi ini adalah benteng awal agar kita bekerja dengan benar, bersih, dan berani," tegas Riyanda.

Selain itu, ia menilai penandatanganan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sawahlunto menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan dan pendampingan hukum bagi seluruh perangkat daerah.

Melalui kesepakatan tersebut, perangkat daerah dapat memperoleh bantuan serta pertimbangan hukum dalam menghadapi persoalan di bidang perdata dan tata usaha negara, baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan.

"Melalui kerja sama ini, perangkat daerah tidak berjalan sendiri. Ada pendampingan hukum yang bisa dimanfaatkan, sehingga setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto, Nurul Hidayat, SH, MH, memaparkan berbagai materi mengenai tindak pidana korupsi. Pembahasan meliputi bentuk-bentuk korupsi, modus yang berpotensi terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta langkah pencegahan yang perlu diterapkan oleh ASN dan pejabat daerah.

Ia menjelaskan bahwa praktik korupsi tidak hanya berkaitan dengan penerimaan uang secara langsung, tetapi juga dapat muncul melalui penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi, konflik kepentingan, hingga pembiaran terhadap penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

"Korupsi tidak selalu berbentuk uang tunai dalam amplop. Korupsi bisa bermula dari penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, konflik kepentingan, hingga pembiaran terhadap pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa," tegasnya.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Kejaksaan Negeri Sawahlunto mengenai penanganan persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Melalui sosialisasi dan kerja sama tersebut, Pemko Sawahlunto berharap kesadaran hukum serta integritas seluruh ASN semakin meningkat. Dengan demikian, tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, profesional, dan taat hukum, sekaligus mampu mencegah praktik korupsi dalam pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepada masyarakat.(benny)



IKLAN



×
Berita Terbaru Update