 |
| Wali Kota Padang Fadly Amran beraudiensi |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota Padang terus berupaya mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga korban bencana dapat segera diselesaikan.
Upaya tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, melalui pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Dalam audiensi tersebut, Fadly Amran didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas PKP Tri Hadiyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Malvi Hendri, serta Kepala Dinas Pertanahan Raf Indria.
Pertemuan itu membahas kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) sebagai fasilitas penunjang pembangunan kawasan Huntap bagi masyarakat terdampak bencana. Selain itu, turut dibicarakan rencana penataan ruang di sekitar kawasan PT Pelindo Regional 2 Teluk Bayur untuk mewujudkan pengembangan wilayah perkotaan yang lebih terarah dan terpadu.
Pada kesempatan tersebut, Fadly menyampaikan bahwa Pemko Padang telah menyiapkan sekaligus membebaskan lahan sekitar 12 hektare untuk pembangunan hunian tetap. Proyek tersebut terus berjalan melalui kerja sama dan dukungan pembiayaan dari sejumlah pihak.
Menurutnya, pembangunan Huntap dipusatkan di dua lokasi, yakni Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, serta Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Pembangunan di kedua kawasan itu melibatkan Kementerian PKP, Buddha Tzu Chi, dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN).
Fadly juga menyampaikan bahwa penyelesaian infrastruktur pendukung, terutama PSU di kawasan Huntap Balai Gadang, membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah pusat. Berdasarkan perhitungan teknis Pemko Padang, anggaran yang diperlukan untuk menuntaskan fasilitas tersebut diperkirakan berkisar Rp25 miliar hingga Rp30 miliar pada tahun anggaran 2027.
Ia berharap Kementerian PKP dapat membantu memfasilitasi kebutuhan anggaran tersebut agar pembangunan kawasan hunian bisa diselesaikan secara menyeluruh.
Fadly menegaskan, penyediaan Huntap tidak cukup hanya dengan membangun rumah bagi para korban bencana. Fasilitas penunjang yang memadai juga harus tersedia agar warga dapat menjalani kehidupan baru secara aman, nyaman, dan memperoleh kualitas hidup yang lebih baik.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan sejumlah arahan mengenai strategi percepatan pembangunan. Ia menilai pemerintah daerah perlu mengembangkan berbagai alternatif pendanaan dan tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri yang akrab disapa Ara itu mengajak pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan, termasuk dengan membangun kemitraan bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pihak swasta, serta berbagai lembaga potensial lainnya.
Menurut Maruarar, pemanfaatan skema creative financing dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui pertemuan tersebut, Pemko Padang berharap kerja sama dengan pemerintah pusat, BUMN, dan sektor swasta semakin kuat sehingga penyelesaian kawasan Huntap dapat dipercepat. Dengan dukungan fasilitas umum yang memadai, warga terdampak bencana diharapkan segera menempati hunian yang layak dan memulai kembali kehidupan dengan lebih aman serta sejahtera.(da*)
