Notification

×

Iklan

Pemko Bukittinggi Beli 9 Mobil Dinas Baru, Anggaran Tembus Rp5 Miliar

Minggu, 22 November 2026 | 01:29 WIB Last Updated 2026-11-21T18:29:00Z

Mobil di-nas baru Pemko Bukittinggi.

Bukittinggi, Rakyatterkini.com –  Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi mengalokasikan anggaran lebih dari Rp5 miliar untuk meremajakan kendaraan dinas pejabat eselon II pada 2026. Sebanyak sembilan unit mobil baru telah dibeli sebagai upaya menunjang kelancaran aktivitas dan pelaksanaan tugas pemerintahan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan tersebut didasarkan pada kondisi mobil dinas sebelumnya yang rata-rata telah digunakan lebih dari 10 tahun. Karena itu, peremajaan dinilai perlu agar mobilitas para pejabat dapat berjalan lebih optimal.

Menurut Rismal, pembelian kendaraan baru tersebut juga mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai kendaraan dinas.

“Peremajaan ini dilakukan untuk mendukung kelancaran mobilitas kerja, mengingat kendaraan yang lama sudah berusia lebih dari sepuluh tahun. Pengadaannya tetap disesuaikan dengan aturan yang berlaku,” ujar Rismal, Sabtu (21/11).

Ia mengungkapkan, dari sembilan unit mobil yang telah tiba di Bukittinggi, delapan di antaranya merupakan kendaraan semi hybrid merek Jetour dengan harga Rp588 juta per unit.

Pemilihan mobil berteknologi semi hybrid tersebut mempertimbangkan belum memadainya fasilitas pengisian daya kendaraan listrik di Kota Bukittinggi. Teknologi yang menggabungkan mesin berbahan bakar minyak dengan tenaga listrik itu diharapkan mampu meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar.

Adapun satu unit lainnya adalah Mitsubishi Pajero yang dibeli dengan harga Rp590 juta.

Rismal menambahkan, kendaraan dinas lama yang sebelumnya digunakan pejabat eselon II nantinya akan dialihkan untuk menunjang operasional pejabat eselon III.

Sementara kendaraan yang saat ini digunakan pejabat eselon III akan dilelang sesuai mekanisme yang berlaku. Hasil penjualan aset tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi.

Selain pengadaan pada 2026, Pemko Bukittinggi juga mempertimbangkan penambahan kendaraan dinas pada 2027. Langkah tersebut dilakukan secara bertahap agar kebutuhan transportasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat terpenuhi.

Rismal menegaskan, kebijakan peremajaan kendaraan bukan dimaksudkan untuk menghamburkan anggaran. Sebaliknya, penggunaan mobil semi hybrid diharapkan dapat menekan pengeluaran operasional melalui konsumsi bahan bakar yang lebih hemat.

Ia menjelaskan, kendaraan dinas lama sudah kurang memadai untuk mendukung aktivitas pejabat eselon II yang memiliki jadwal pekerjaan cukup padat. Tidak jarang, mereka harus menghadiri beberapa kegiatan dalam waktu yang berdekatan, termasuk agenda di luar daerah.

Sebagai contoh, seorang pejabat bisa saja menjalankan tugas di kantor pada pagi hari, kemudian harus melanjutkan kegiatan ke luar daerah atau menuju bandara pada siang harinya. Kondisi tersebut membutuhkan kendaraan yang mampu menunjang mobilitas secara lebih efektif.

“Pejabat eselon memiliki hak fasilitas kendaraan dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas. Berbagai masukan terkait kondisi kendaraan lama juga sudah kami terima, terutama ketika jadwal pekerjaan cukup padat dan membutuhkan mobilitas tinggi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sekda memastikan bahwa pengadaan kendaraan baru tidak mengurangi anggaran untuk kebutuhan pelayanan pemerintahan dan masyarakat.

Ia menyebutkan, Pemko Bukittinggi telah menerapkan efisiensi pada sejumlah pos belanja daerah. Salah satunya dengan memangkas hingga 50 persen anggaran perjalanan dinas studi banding yang dilakukan SKPD.

“Peremajaan kendaraan memang sudah waktunya dilakukan demi menunjang pelaksanaan tugas. Namun, efisiensi tetap berjalan. Hampir seluruh anggaran perjalanan dinas studi banding SKPD telah kita pangkas sebesar 50 persen,” tutup Rismal.(da*)



IKLAN



×
Berita Terbaru Update