Jakarta, Rakyatterkini.com – Pemerintah tengah berupaya merumuskan kebijakan tarif layanan kurir online yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, mulai dari pengemudi, perusahaan penyedia aplikasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan penentuan tarif harus dilakukan secara cermat agar pendapatan pengemudi tetap layak tanpa membebani pelaku UMKM dengan biaya layanan yang terlalu tinggi.
Menurutnya, keseimbangan tarif menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan ekosistem bisnis digital. Tarif yang terlalu rendah berpotensi mengganggu kelangsungan usaha aplikator dan UMKM. Sebaliknya, biaya yang terlalu mahal dapat membuat konsumen enggan menggunakan layanan tersebut.
“Kalau kita terlalu murah, bisnis aplikasi dan UMKM tidak akan bertahan, tetapi kalau terlalu mahal, maka UMKM tidak ada yang beli juga,” kata Edwin setelah mendampingi Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menerima audiensi Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Edwin mengungkapkan, pemerintah saat ini sedang mempersiapkan regulasi mengenai biaya atau tarif pengiriman barang dan makanan melalui layanan kurir berbasis aplikasi.
Penyusunan aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Regulasi itu memberikan landasan bagi Kemkomdigi untuk mengatur penyelenggaraan layanan pengantaran melalui platform digital.
Ia menjelaskan, pemerintah perlu memahami secara mendalam berbagai kondisi yang dihadapi pengemudi di lapangan sebelum menetapkan kebijakan. Hal-hal yang menjadi perhatian meliputi karakteristik pekerjaan, besaran biaya operasional, serta risiko yang harus ditanggung selama menjalankan aktivitas pengantaran.
Oleh karena itu, pemerintah akan mengedepankan komunikasi dan dialog dengan para pemangku kepentingan, termasuk pengemudi, perusahaan aplikasi, serta Kementerian UMKM.
Edwin menegaskan, regulasi yang disusun tidak boleh justru menimbulkan kesulitan bagi salah satu pihak. Penentuan pembagian tarif yang adil harus didasarkan pada pemahaman terhadap kebutuhan dan kemampuan masing-masing pihak.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga menerima berbagai masukan dari pengemudi terkait kebutuhan memperoleh penghasilan yang sepadan dengan pekerjaan mereka.
Para pengemudi berharap seluruh pengeluaran, seperti biaya perawatan dan penggunaan sepeda motor, bahan bakar, tenaga, waktu, serta risiko selama bekerja, dapat diperhitungkan secara layak dalam penetapan tarif.
“Mereka cuma ingin apa saja yang mereka keluarkan untuk usaha mengantarkan, biaya operasional sepeda motor, bensin, usaha, dan tenaga mereka, serta risiko yang ditanggung dalam melakukan pekerjaannya, mendapatkan kompensasi yang sesuai, yang manusiawi,” jelas Edwin.
Selain membahas persoalan tarif, Kemkomdigi juga menampung keluhan pengemudi mengenai sejumlah program dan mekanisme layanan pada aplikasi yang dianggap menambah beban mereka. Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan ke depan.
Sementara itu, perwakilan FDTOI, Mahmud, menyampaikan terima kasih kepada Kemkomdigi karena telah memberikan kesempatan kepada para pengemudi dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Ia menyebutkan, tuntutan mengenai kejelasan dan kelayakan tarif pengantaran barang maupun makanan sudah diperjuangkan para pengemudi sejak layanan kurir online mulai berkembang pada 2016.
Mahmud menilai penghasilan yang diterima pengemudi selama ini belum sepenuhnya sebanding dengan pengeluaran operasional. Biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, serta pembelian kuota internet menjadi sejumlah kebutuhan yang harus mereka tanggung sendiri.
Ia juga berharap pemerintah melibatkan perwakilan pengemudi dari berbagai wilayah dalam proses penyusunan aturan. Sebab, perbedaan kondisi geografis dan karakteristik daerah turut memengaruhi besarnya biaya operasional serta tingkat kesulitan pekerjaan.
“Yang kami minta tidak neko-neko. Kami ingin pendapatan yang layak atas apa yang kami keluarkan. Kami menggunakan bensin, motor, kuota, dan tenaga untuk mengantarkan paket maupun makanan,” ujar Mahmud.
Pertemuan antara Kemkomdigi dan FDTOI tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam merancang regulasi yang dapat memberikan perlindungan sekaligus kepastian bagi para pelaku ekosistem transportasi digital.
Melalui kebijakan yang berimbang, pemerintah berharap pengemudi kurir online bisa memperoleh penghasilan yang manusiawi, perusahaan aplikasi tetap mampu menjalankan bisnis secara berkelanjutan, serta UMKM dan konsumen tidak terbebani oleh tarif layanan yang mahal.
Dengan demikian, layanan pengantaran berbasis aplikasi diharapkan terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh pihak yang terlibat.((da*)


