Notification

×

Iklan

Pemerintah Tetapkan Jadwal Penetapan UMP 2027

Selasa, 17 November 2026 | 22:29 WIB Last Updated 2026-11-17T15:29:00Z

Ilustrasi

Jakarta, Rakyatterkini.com – Pemerintah mulai mempersiapkan proses penetapan upah minimum untuk tahun 2027. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 harus diselesaikan paling lambat pada 21 November 2026.

Sementara itu, batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan pada 25 November 2026. Adapun penetapan upah minimum sektoral, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, diberikan tambahan waktu lima hari.

Yassierli menjelaskan, tenggat penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) jatuh pada 26 November 2026, sedangkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat ditetapkan pada 30 November 2026.

Hal tersebut disampaikan Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dengan demikian, pemerintah telah menetapkan empat jadwal batas akhir penetapan upah minimum 2027, yakni:

UMP: 21 November 2026.

UMK: 25 November 2026.

UMSP: 26 November 2026.

UMSK: 30 November 2026.

Menaker mengungkapkan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan sosialisasi serta koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah. Koordinasi tersebut melibatkan gubernur, bupati, wali kota, hingga kepala dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan.

Selain itu, pemerintah pusat telah mengirimkan surat edaran yang memuat berbagai data mengenai kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan. Informasi tersebut disiapkan sebagai referensi bagi pemerintah daerah dalam menentukan besaran upah minimum tahun mendatang.

Menurut Yassierli, seluruh bahan pendukung telah disampaikan kepada pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah. Karena itu, pemerintah menilai waktu yang tersedia masih memadai untuk menyelesaikan proses penetapan sesuai jadwal.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan pengupahan 2027 berpedoman pada Pasal 137 hingga Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Terdapat tiga aspek penting yang menjadi dasar dalam menentukan upah minimum, yaitu kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi perekonomian, serta situasi ketenagakerjaan.

Adapun perhitungan upah minimum dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, di antaranya pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta indeks tertentu yang memiliki rentang nilai antara 0,5 sampai 1,0.

Untuk menghasilkan perhitungan yang lebih akurat, Kemnaker saat ini juga menyusun estimasi kebutuhan hidup layak dengan memanfaatkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

Estimasi tersebut meliputi empat kelompok kebutuhan, yakni konsumsi makanan, kebutuhan pokok lainnya, biaya kesehatan dan pendidikan, serta kebutuhan tempat tinggal.

Penyusunan estimasi KHL tidak hanya dilakukan pada tingkat provinsi, tetapi juga mencakup kabupaten dan kota. Dalam prosesnya, pemerintah menggunakan metode pengelompokan wilayah berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.

Yassierli berharap Dewan Pengupahan Daerah dapat memanfaatkan estimasi KHL tersebut sebagai salah satu acuan dalam merumuskan besaran upah minimum. Ia juga mengingatkan agar proses penetapan dilakukan melalui dialog sosial dengan melibatkan berbagai pihak terkait sehingga aspirasi masing-masing pemangku kepentingan dapat terakomodasi.

Melalui persiapan dan koordinasi tersebut, pemerintah menargetkan penetapan upah minimum 2027 dapat rampung tepat waktu dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi daerah, kondisi ketenagakerjaan, dan standar kebutuhan hidup layak bagi para pekerja.(da*)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update