Notification

×

Iklan

Lisda Hendrajoni Dipercaya Masuk Panitia Ad Hoc MPR RI

Rabu, 18 November 2026 | 22:30 WIB Last Updated 2026-11-18T15:30:00Z



Jakarta, Rakyatterkini.com – Anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota MPR RI dari Fraksi Partai NasDem,  Lisda Hendrajoni, mendapat kepercayaan untuk menjadi bagian dari Panitia Ad Hoc MPR RI. 

Panitia tersebut dibentuk guna mempersiapkan tahapan konstitusional dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk sisa periode 2024–2029.

Penunjukan Lisda tercantum dalam surat Fraksi Partai NasDem MPR RI Nomor 018/SF.PND/XI/2026 tertanggal 13 November 2026 yang disampaikan kepada Ketua MPR RI. Dalam surat tersebut, Lisda menjadi salah satu dari tiga kader NasDem yang diusulkan sebagai anggota Panitia Ad Hoc.

Dua perwakilan lainnya adalah Sugeng Suparwoto, dan Rudianto Lallo, Ketiga nama tersebut masuk dalam susunan panitia yang berjumlah 36 orang, terdiri atas perwakilan fraksi dan kelompok DPD di lingkungan MPR RI.

Kepercayaan yang diberikan kepada Lisda menjadi kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat. Legislator perempuan dari daerah pemilihan Sumatera Barat I itu dinilai mendapat kesempatan untuk berkontribusi dalam proses penting yang berkaitan dengan keberlangsungan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pembentukan Panitia Ad Hoc tersebut merupakan hasil tindak lanjut Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat, 13 November 2026. Pertemuan itu membahas mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan sesuai konstitusi. Tahapan tersebut meliputi pengajuan dua kandidat oleh Presiden, pemeriksaan kelengkapan persyaratan oleh Tim Verifikasi, hingga penyusunan ketetapan MPR yang menjadi bagian dari tugas Panitia Ad Hoc.

Sementara itu, dalam perkembangan terbaru pada Senin (16/11/2026), MPR RI menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna menjadi 9 Desember 2026. Panitia Ad Hoc yang beranggotakan 36 orang tersebut dipimpin oleh Bambang Wuryanto.

Menanggapi kepercayaan dari Fraksi Partai NasDem, Lisda menyebut penugasan tersebut sebagai sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara maksimal.

Menurutnya, amanah tersebut harus dijawab melalui kerja serius, cermat, serta tetap berpegang pada aturan konstitusi agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

“Ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Kepercayaan yang diberikan Fraksi Partai NasDem harus dijawab dengan kerja sungguh-sungguh, penuh kehati-hatian, serta berpedoman pada konstitusi. Kita ingin memastikan seluruh tahapan berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Lisda kepada wartawan, Selasa (17/11).

Ia juga menegaskan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan politik. Lebih dari itu, proses tersebut merupakan bagian dari mekanisme kenegaraan untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan nasional, menjaga stabilitas pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum.

Lisda menambahkan, seluruh proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden harus mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan konstitusi tersebut, menurutnya, harus menjadi landasan utama bagi MPR RI dalam menjalankan setiap tahapan.(da)



IKLAN



×
Berita Terbaru Update