Pasbar, Rakyatterkini.com – Infrastruktur Jalan Nasional di Kabupaten Pasaman Barat mendapat perhatian masyarakat. Sejumlah persoalan masih ditemukan di sepanjang ruas jalan tersebut, mulai dari kerusakan aspal, bahu jalan yang tidak lagi berfungsi, saluran drainase yang tersumbat hingga minimnya fasilitas bagi pejalan kaki.
Salah satu kawasan yang mengalami kondisi tersebut adalah ruas Jalan Nasional Simpang Empat–Ujung Gading. Berbagai kerusakan infrastruktur di jalur ini dinilai menghambat kenyamanan perjalanan sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan bagi para pengguna jalan.
Sebagai jalur dengan status nasional, jalan tersebut seharusnya didukung fasilitas yang memenuhi standar keselamatan. Di antaranya kondisi badan jalan yang baik, bahu jalan yang memadai, saluran drainase berfungsi optimal, trotoar, rambu lalu lintas, marka jalan, penerangan serta pagar pengaman di lokasi yang membutuhkan.
Namun, berdasarkan kondisi yang terlihat di lapangan, sejumlah bagian jalan justru mengalami kerusakan. Permukaan aspal ditemukan berlubang dan bergelombang, bahkan beberapa titik dipenuhi bekas tambalan. Perbaikan yang sebelumnya dilakukan pun disebut tidak bertahan lama karena kerusakan kembali muncul.
Selain badan jalan, keberadaan bahu jalan juga menjadi perhatian. Fasilitas yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kondisi darurat dan memberikan ruang aman bagi pengguna jalan tersebut kini tidak lagi berfungsi secara optimal di sejumlah lokasi.
Beberapa bagian bahu jalan diduga telah beralih fungsi menjadi bangunan, area parkir kendaraan, serta tempat berjualan. Sementara di titik lainnya, area tersebut berubah menjadi saluran air terbuka yang berisiko bagi pengendara.
Permasalahan juga terlihat pada sistem drainase. Saluran pembuangan air yang semestinya mampu menampung dan mengalirkan air hujan dilaporkan mengalami pendangkalan, tersumbat, tertutup bangunan, bahkan tidak ditemukan pada beberapa bagian jalan.
Dampaknya, air hujan kerap meluap hingga menggenangi badan jalan. Kondisi ini tentu membahayakan pengendara, khususnya pengguna sepeda motor. Bahkan, sebelumnya dilaporkan pernah terjadi insiden pengendara tenggelam akibat genangan air di kawasan tersebut.
Tidak hanya persoalan jalan dan drainase, ketersediaan trotoar juga menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Fasilitas khusus untuk pejalan kaki di sepanjang Jalan Nasional Pasaman Barat dinilai masih sangat minim.
Akibatnya, masyarakat yang berjalan kaki terpaksa memanfaatkan badan jalan untuk beraktivitas. Mereka harus berhadapan langsung dengan kendaraan yang melintas, termasuk truk, bus, dan sepeda motor. Risiko kecelakaan semakin besar, terutama pada jalur dengan volume kendaraan yang cukup tinggi.
Kondisi tersebut mengundang kekecewaan masyarakat. Salah seorang warga Simpang Empat, Wawan, menilai kualitas infrastruktur Jalan Nasional di Pasaman Barat masih jauh dari harapan jika dibandingkan dengan daerah lain.
“Kalau ini dibilang Jalan Nasional, malu kita. Jalan nasional di daerah lain bagus, ada trotoar, ada drainase tertutup, ada lampu jalan. Di Pasaman Barat, jalan nasional rasa jalan kabupaten, bahkan lebih buruk dari jalan kampung,” ungkap Wawan.
Ia juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran negara yang setiap tahun dialokasikan untuk pemeliharaan jalan nasional. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat maupun Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
Wawan menegaskan, masyarakat berhak menikmati fasilitas jalan yang aman dan nyaman. Terlebih, pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur tersebut dibiayai melalui anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat.
Melihat berbagai persoalan yang ada, pemerintah diminta tidak hanya mengandalkan perbaikan sementara melalui penambalan aspal. Diperlukan evaluasi menyeluruh agar seluruh persoalan infrastruktur dapat ditangani secara terencana dan berkelanjutan.
Masyarakat juga mendorong pemerintah pusat melalui BPJN Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melakukan pemeriksaan dan audit terhadap kondisi Jalan Nasional di wilayah tersebut.
Sejumlah pembenahan yang dinilai mendesak meliputi perbaikan badan jalan, penataan kembali fungsi bahu jalan, pembangunan drainase yang memadai dan aman, serta penyediaan trotoar bagi pejalan kaki.
Langkah tersebut diharapkan dapat segera direalisasikan agar kerusakan infrastruktur tidak terus berlarut-larut dan berujung pada jatuhnya korban.
Bagi masyarakat Pasaman Barat, keberadaan jalan nasional bukan sekadar penetapan status dalam administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, jalan tersebut harus benar-benar memberikan jaminan keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan.(da*)


