Notification

×

Iklan

Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat Terkait Kasus Penyadapan

Rabu, 18 November 2026 | 00:50 WIB Last Updated 2026-11-17T17:50:00Z

Polri menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Eko Hadi Santoso

Jakarta, Rakyatterkini.com – Polri menjatuhkan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Eko Hadi Santoso. Sanksi tersebut diberikan setelah yang bersangkutan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa keputusan sidang menetapkan Eko terbukti melakukan pelanggaran etik berupa tindakan tercela. Selain sanksi etik, ia juga dikenai hukuman administratif berupa pemecatan dari institusi Polri.

"Terduga pelanggar EHS, hasil sidang KKEP putusan sidang pertama sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggaran perbuatan tercela. Sanksi administratif PTDH," ujar Trunoyudo di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Trunoyudo menjelaskan, dalam persidangan terungkap adanya dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal terhadap sistem milik Polri. Aktivitas tersebut diduga dimanfaatkan untuk melakukan penyadapan tanpa mengikuti prosedur dan standar profesional yang berlaku.

Sidang etik yang berlangsung tertutup itu dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua sekaligus anggota komisi. Posisi wakil ketua dijabat Irjen Agus Dwi Hermawan. Adapun anggota komisi lainnya terdiri atas Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Dalam perkara ini, Eko diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Ketentuan tersebut dikaitkan dengan sejumlah pasal dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan informasi elektronik, serta akses ilegal. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dari keempat tersangka tersebut, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan pertimbangan kondisi kesehatannya.

Sebelum keputusan terhadap Eko diumumkan, Polri juga telah menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik yang digelar pada Selasa (10/11/2026).

Dugaan praktik penyadapan tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Dalam penyelidikan perkara, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melewati tahapan verifikasi sebagaimana mestinya.

Target penyadapan tidak hanya disebut menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat pemerintahan, tokoh politik, perusahaan media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Atas perkara tersebut, keempat tersangka dijerat sejumlah ketentuan hukum. Di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memiliki ancaman pidana hingga delapan tahun penjara.(da*)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update