![]() |
| High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumbar Triwulan IV Tahun 2026. |
Padang, Rakyatterkini.com – Ancaman kenaikan harga sejumlah bahan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, meminta optimalisasi Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan penguatan perdagangan antardaerah untuk menjaga pasokan sekaligus mengendalikan harga pangan di pasaran.
Langkah tersebut dinilai penting agar petani tetap mendapatkan harga jual yang layak, sementara masyarakat tidak terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok.
Penegasan itu disampaikan Mahyeldi saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumbar Triwulan IV Tahun 2026 di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Selasa (17/11/2026).
Pertemuan yang mengangkat tema penguatan produksi dan kelancaran distribusi pangan melalui optimalisasi TTIC dan kerja sama antardaerah tersebut menjadi momentum untuk merumuskan langkah menghadapi potensi gejolak harga menjelang akhir tahun.
Menurut Mahyeldi, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi pangan. Pemerintah juga harus memastikan hasil pertanian dapat didistribusikan secara cepat, tepat, dan efisien dari daerah sentra produksi menuju wilayah yang membutuhkan.
Karena itu, keberadaan TTIC harus dimaksimalkan sebagai penghubung antara petani, daerah penghasil, dan pasar konsumen. Dengan rantai distribusi yang lebih pendek, harga di tingkat petani maupun konsumen diharapkan tetap terkendali.
Mahyeldi menegaskan, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan petani dan masyarakat. Petani jangan sampai merugi akibat harga jual yang terlalu rendah, sementara konsumen juga tidak boleh terbebani harga pangan yang melambung tinggi.
Salah satu solusi yang didorong adalah memperkuat perdagangan antardaerah. Mahyeldi mencontohkan distribusi bawang merah dari Solo ke Padang ketika harga di daerah asal mengalami penurunan, serta pengiriman telur ayam dalam jumlah besar untuk membantu menyerap hasil produksi.
Selain distribusi, peningkatan produksi komoditas strategis juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Mahyeldi menyebutkan, ketersediaan cabai saat ini dilaporkan mengalami surplus. Kondisi tersebut harus dimanfaatkan dengan memperluas akses pasar dan meningkatkan kapasitas petani, termasuk mengoptimalkan fasilitas greenhouse yang telah tersedia di sejumlah kabupaten dan kota.
Sementara untuk komoditas jagung, pemerintah daerah diminta mendorong peningkatan produksi melalui penyediaan benih berkualitas dengan harga terjangkau bagi petani.
Gubernur juga meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak lengah memantau perkembangan harga, ketersediaan stok, data produksi, hingga perkiraan waktu panen. Seluruh informasi tersebut harus menjadi dasar dalam membangun sistem peringatan dini untuk mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga.
Kelancaran distribusi ke seluruh wilayah Sumbar, termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, juga harus menjadi perhatian. Koordinasi dengan kepolisian dan dinas perhubungan diperlukan agar rantai pasok tidak terganggu, termasuk memastikan kelancaran distribusi BBM yang turut memengaruhi biaya transportasi pangan.
Menghadapi tahun 2027, Mahyeldi meminta seluruh bupati dan wali kota segera menyusun Rencana Aksi Pengendalian Inflasi paling lambat akhir Desember 2026.
Rencana tersebut harus memuat jadwal tanam, jadwal produksi, proyeksi kebutuhan pangan, serta skema kerja sama perdagangan antardaerah.
Dengan perencanaan berbasis data, daerah yang mengalami surplus produksi dapat segera dihubungkan dengan daerah yang membutuhkan pasokan. Langkah ini diharapkan mampu mencegah penumpukan hasil panen di satu wilayah sekaligus mengantisipasi kekurangan pasokan di daerah lainnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Muhammad Abdul Majid Ikram, mengungkapkan sejumlah komoditas pangan masih berpotensi mengalami kenaikan harga menjelang akhir tahun.
Hingga minggu kedua November 2026, tekanan kenaikan harga diperkirakan berada di kisaran 0,06 persen. Beberapa komoditas yang perlu diwaspadai antara lain cabai merah, bawang merah, dan jengkol akibat keterbatasan pasokan.
Potensi kenaikan harga cabai merah terutama berasal dari wilayah Padang Pariaman dan Pesisir Selatan. Sementara cabai rawit menjadi perhatian di Payakumbuh dan Kabupaten Agam.
Di sisi lain, harga daging ayam ras relatif stabil karena pasokan masih mencukupi. Panen cabai rawit lokal juga diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan dan stabilitas harga di pasaran.
Namun, kenaikan tarif angkutan udara menjelang Natal dan Tahun Baru tetap perlu diantisipasi seiring meningkatnya permintaan perjalanan pada penghujung tahun.
Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi juga menyerahkan penghargaan kepada TPID kabupaten dan kota terresponsif melalui KIAT SUMBAR Triwulan III Tahun 2026.
Tiga daerah penerima penghargaan yakni Kabupaten Solok dengan 181 kegiatan, Kabupaten Tanah Datar sebanyak 163 kegiatan, dan Kota Padang Panjang dengan 155 kegiatan.
Melalui penguatan koordinasi antara Pemprov Sumbar, pemerintah kabupaten dan kota, Bank Indonesia, serta instansi terkait, pengendalian inflasi diharapkan semakin efektif.
Optimalisasi TTIC, peningkatan produksi, dan kerja sama perdagangan antardaerah menjadi langkah penting untuk memastikan pasokan pangan tetap tersedia, harga terkendali, serta kepentingan petani dan konsumen sama-sama terlindungi. (adpsb/rmz/bud)


