![]() |
| Dewan Pendidikan Sumbar bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Solok. |
Padang, Rakyatterkini.com – Perlindungan terhadap guru dan kepala sekolah dari ancaman, intimidasi hingga dugaan pemerasan oleh oknum yang mengatasnamakan wartawan maupun Aparat Penegak Hukum (APH) menjadi salah satu isu penting dalam pertemuan Dewan Pendidikan Kabupaten Solok dengan Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Rabu (18/11/2026).
Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi koordinasi yang berlangsung di Sekretariat Dewan Pendidikan Sumbar, Padang. Pertemuan ini sekaligus menjadi ajang memperkuat sinergi kedua lembaga dalam mengawal peningkatan mutu pendidikan di daerah.
Anggota Dewan Pendidikan Sumbar, M. Khudri, mendorong Dewan Pendidikan Kabupaten Solok membangun sistem perlindungan bagi guru dan kepala sekolah agar dapat menjalankan tugas secara aman dan profesional.
Menurut Khudri, tidak boleh ada guru maupun kepala sekolah yang merasa terintimidasi ketika menjalankan tugasnya, terlebih jika ancaman tersebut dilakukan oleh oknum yang mencatut nama profesi wartawan atau aparat penegak hukum.
Ia menawarkan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, sekolah harus memastikan seluruh kegiatan dan pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum.
"Sekolah harus memastikan tidak melakukan kesalahan fatal. Kalau salah sedikit, jelaskan saja secara terbuka kepada siapa pun yang bertanya," jelas Khudri.
Kedua, kepala sekolah dan jajaran pendidikan perlu memahami dunia jurnalistik, termasuk aturan yang mengikat profesi wartawan.
Khudri mengingatkan wartawan bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta ketentuan hukum lainnya. Karena itu, pemahaman terhadap aturan tersebut penting agar kepala sekolah mampu membedakan tugas jurnalistik yang profesional dengan tindakan oknum yang berpotensi melanggar hukum.
"Wartawan ini diikat juga oleh hukum, ada UU Pokok Pers, Kode Etik Jurnalistik dan hukum pers. Kepala sekolah hendaknya memahaminya, sehingga hal itu bisa menjadi pedoman menghadapi pers," katanya.
Masukan tersebut mendapat respons positif dari pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Solok. Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Solok, Suardi, bersama Sekretaris Edri Solvin serta anggota Afrijal Harun, dan Metrizal menyatakan dukungan terhadap upaya membangun perlindungan bagi tenaga pendidik.
"Kami sepakat berkolaborasi dengan DP Sumbar untuk memberikan perlindungan kepada sekolah, guru dan kepala sekolah," kata Suardi.
Rombongan Dewan Pendidikan Kabupaten Solok yang dipimpin Ketua Zulfadli, disambut langsung Ketua Dewan Pendidikan Sumbar, Rahmawati, didampingi Sekretaris Amra Warda serta anggota Prof. Zainal, Yenni Putri dan M. Khudri.
Kunjungan tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi. Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Solok yang telah dilantik sejak Agustus 2025 itu ingin memperkuat koordinasi sekaligus menyelaraskan program kerja dengan Dewan Pendidikan tingkat provinsi.
Dalam pertemuan tersebut, Zulfadli memaparkan sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan sejak lembaganya terbentuk. Di antaranya memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, menyampaikan masukan strategis kepada Dinas Pendidikan terkait kualitas pendidikan SD dan SMP, serta terlibat dalam berbagai agenda resmi pemerintahan daerah.
"Kami datang ke sini untuk berkoordinasi. Kami ingin Dewan Pendidikan Kabupaten Solok berjalan searah dengan Dewan Pendidikan Provinsi," ujar Zulfadli.
Ia juga menjelaskan keterlibatan Dewan Pendidikan dalam rangkaian penyusunan dan Focus Group Discussion (FGD) Blueprint Pendidikan Kota Solok 2025–2045 bersama jajaran dinas terkait.
Forum tersebut menjadi ruang merumuskan arah pembangunan pendidikan untuk 20 tahun mendatang agar lebih terencana, terukur dan berkelanjutan.
Sejumlah isu strategis turut dibahas, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan SD dan SMP, kompetensi guru, penguatan karakter peserta didik, pemerataan mutu sekolah hingga peningkatan layanan pendidikan bagi masyarakat.
Zulfadli menegaskan, Dewan Pendidikan tidak dibentuk untuk mengambil alih kewenangan Dinas Pendidikan. Sebaliknya, lembaga tersebut harus hadir sebagai mitra kritis, pemberi rekomendasi dan penghubung antara masyarakat, sekolah serta pemerintah daerah.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Sumbar, Rahmawati, menyambut baik kunjungan dan inisiatif koordinasi tersebut.
Menurutnya, kekuatan Dewan Pendidikan terletak pada kemampuan menghadirkan data, memberikan masukan objektif dan keberanian mengungkap berbagai persoalan pendidikan secara jujur.
Pertemuan berlangsung hangat dan penuh dialog. Kegiatan ditutup dengan foto bersama serta komitmen memperkuat kolaborasi kedua lembaga, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memperjuangkan perlindungan bagi guru serta kepala sekolah di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Solok. (mk)


