Jakarta, Rakyatterkini.com – Persoalan keterbatasan air bersih, ketersediaan listrik, hingga akses internet masih menjadi tantangan bagi sejumlah wilayah perbatasan Indonesia. Pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) berupaya mencari solusi dengan menyiapkan program pembangunan infrastruktur dasar yang direncanakan mulai berjalan pada 2027.
Kepala BNPPDT Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan sejumlah persoalan tersebut setelah melaksanakan kegiatan pengawasan dan evaluasi (Wasev) di Pulau Rondo dan Kota Sabang, Aceh, Jumat (13/11/2026).
Maruli menyampaikan, berbagai kendala yang ditemukan di kawasan perbatasan memiliki kemiripan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan penanganan yang terencana agar kawasan terdepan Indonesia dapat berkembang dan memiliki fasilitas pelayanan dasar yang layak.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan wilayah perbatasan benar-benar dapat menjadi wajah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lebih baik.
“Bagaimana memfasilitasi daerah-daerah perbatasan ini sehingga betul-betul jadi beranda NKRI yang lebih baik,” ujarnya.
Salah satu kebutuhan mendesak yang ditemukan adalah ketersediaan air bersih. Untuk mengatasi persoalan tersebut, BNPPDT akan mempertimbangkan pembangunan sumur bor sebagai alternatif penyediaan air bagi masyarakat maupun personel yang menjalankan tugas di kawasan perbatasan.
Tidak hanya air bersih, persoalan pasokan listrik dan keterbatasan jaringan internet juga menjadi perhatian pemerintah. Ketiga kebutuhan tersebut akan dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan karakteristik dan kondisi setiap wilayah.
“Mereka punya masalah air bersih, harus kita coba kemungkinan sumur bor. Terus mereka juga punya permasalahan tentang listriknya, internet juga buat mereka agak sulit,” kata Maruli.
Berbagai temuan selama kunjungan lapangan tersebut nantinya akan dijadikan bahan untuk menetapkan skala prioritas pembangunan melalui Program Bangun Beranda Negeri. Program ini dirancang menjangkau kawasan perbatasan sekaligus daerah terpencil, sejalan dengan bertambahnya cakupan tanggung jawab BNPPDT.
Maruli berharap perencanaan program beserta kebutuhan pembangunan dapat segera diselesaikan sehingga berbagai langkah penanganan sudah bisa dipersiapkan sejak awal 2027.
“Mudah-mudahan setelah ini nanti kita segera konsepkan apa yang perlu kita lakukan mulai dari awal tahun depan,” tuturnya.
Dalam agenda tersebut, Maruli turut menyambangi Pulau Rondo yang terletak di kawasan Laut Andaman dan termasuk salah satu pulau terluar Indonesia. Di sana, ia berkesempatan berdiskusi langsung dengan personel Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgas Pamputer) guna mengetahui situasi di lapangan serta fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pengamanan.
Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Sabang, kawasan Titik Nol Kilometer Sabang, serta Satuan Radar (Satradar) 01 Sabang milik TNI Angkatan Udara.
Peninjauan sejumlah lokasi tersebut bertujuan melihat secara langsung kondisi fasilitas pendukung pertahanan dan keamanan negara di wilayah perbatasan.
Dalam kegiatan itu, Maruli turut didampingi sejumlah pejabat BNPPDT, antara lain Plh. Sekretaris BNPPDT yang juga menjabat Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Nurdin. Hadir pula Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Mayjen TNI Edi Nurhabad bersama sejumlah pejabat terkait lainnya.
Melalui kegiatan pengawasan dan evaluasi secara langsung, BNPPDT berharap dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan masing-masing kawasan. Dengan demikian, pembangunan ke depan tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga mampu memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar demi meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah terdepan Indonesia.(da*)


