 |
| Zigo Rolanda Kawal Dua Proyek Strategis di Tanah Datar |
Tanah Datar, Rakyatterkini.com - Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, mendorong percepatan realisasi dua proyek infrastruktur di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dengan total anggaran mencapai Rp154,2 miliar.
Kedua program tersebut mencakup perbaikan lima ruas jalan melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) senilai Rp93,2 miliar serta pembangunan Pasar Serikat C Batusangkar yang direncanakan menelan biaya sekitar Rp61 miliar.
Upaya pengawalan tersebut dilakukan Zigo saat menjalankan agenda reses perseorangan Anggota DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027 pada Jumat (23/10/2026).
Dalam kunjungan itu, ia meninjau beberapa lokasi proyek dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Zigo menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah. Oleh sebab itu, penggunaan anggaran dari pemerintah pusat perlu diawasi secara berkelanjutan agar pelaksanaan proyek sesuai target dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Untuk pembangunan sektor jalan, pemerintah menyiapkan lima paket pekerjaan yang mencakup tiga ruas jalan provinsi dan dua ruas jalan kabupaten. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, menjelaskan bahwa keseluruhan kegiatan tersebut memperoleh alokasi dana sebesar Rp93,2 miliar.
Salah satu pekerjaan yang direncanakan ialah preservasi Jalan Simpang Bukit Gombak–Simpang Piliang–Batusangkar–Simpang Padang Siminyak sepanjang 5,8 kilometer dengan anggaran Rp18,1 miliar. Berikutnya, preservasi Jalan Batusangkar–Simpur–Sungayang sepanjang 5,5 kilometer mendapatkan alokasi Rp17,2 miliar.
Paket pekerjaan lainnya berupa penanganan Jalan Simpang Baso–Piladang sepanjang 1,8 kilometer dengan anggaran Rp20,3 miliar. Kemudian, preservasi Jalan Guguk Cino–Sitangkai sepanjang 2,48 kilometer dialokasikan dana Rp18,2 miliar. Sementara itu, satu paket tambahan mencakup preservasi Jalan Batas Batusangkar atau Bukit Gombak–Guguk Cino.
Elsa menerangkan bahwa usulan pembangunan tersebut sebelumnya diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Usulan selanjutnya melewati tahapan evaluasi BPJN hingga tingkat direktorat sebelum dibahas dan ditetapkan melalui koordinasi dengan kementerian terkait serta Komisi V DPR RI.
Saat ini, kelima paket pekerjaan masih berada dalam tahapan pengadaan, baik melalui tender maupun mini kompetisi. Pelaksanaannya direncanakan menggunakan kontrak tahun jamak atau multiyears contract.
Sejumlah tahapan administrasi, perizinan, serta terbatasnya waktu efektif pada tahun anggaran berjalan menjadi faktor yang perlu diperhatikan. BPJN memperkirakan pekerjaan fisik bisa dimulai pada akhir November apabila seluruh persyaratan administrasi telah diselesaikan.
Menanggapi hal tersebut, Zigo meminta seluruh pihak terkait menjaga koordinasi agar proses pembangunan tidak mengalami keterlambatan. Ia menilai dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan proyek yang telah mendapatkan alokasi anggaran dapat segera diwujudkan.
Selain infrastruktur jalan, perhatian Zigo juga tertuju pada rencana pembangunan Pasar Serikat C Batusangkar dengan nilai anggaran sekitar Rp61 miliar. Dalam peninjauan lokasi, ia meminta pemerintah kabupaten segera menyelesaikan persoalan pengosongan area pasar agar proyek yang telah direncanakan sejak 2015 itu dapat berlanjut ke tahap pembangunan.
Menurut Zigo, kesiapan lahan menjadi salah satu syarat utama sebelum proyek memasuki tahapan kontrak dan pekerjaan fisik. Karena itu, persoalan yang masih menghambat pemanfaatan lokasi harus segera dituntaskan.
“Sekarang kita ingin masuk ke tahap pelaksanaan. Tentu, pasarnya harus dikosongkan terlebih dahulu,” ujar Zigo.
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan dalam proses kontrak berisiko menyebabkan anggaran dialihkan. Apabila hingga Mei proyek belum mendapatkan kontrak, peluang pemanfaatan anggaran tersebut dapat terpengaruh. Untuk itu, pemerintah daerah dan pihak terkait diminta mempercepat penyelesaian berbagai persyaratan yang masih tertunda.
Zigo turut mengimbau pemerintah daerah, wali nagari, dan dinas terkait agar membangun komunikasi secara langsung dengan para pedagang yang beraktivitas di pasar tersebut. Menurutnya, penyampaian informasi tidak cukup hanya melalui surat resmi, melainkan perlu dibarengi dialog agar pedagang memahami rencana pembangunan, jadwal pelaksanaan, dan mekanisme penataan kios.
Ia berharap pertemuan dengan para pedagang dapat segera dilaksanakan sehingga informasi mengenai proyek tersebut tersampaikan secara menyeluruh.
“Kalau bisa, satu atau dua hari ke depan, para pedagang dikumpulkan. Sampaikan bahwa ini merupakan kesempatan besar yang harus dimanfaatkan bersama,” katanya.
Zigo mengungkapkan, Pasar Batusangkar saat ini memiliki sekitar 80 kios, sedangkan bangunan pasar yang baru direncanakan menyediakan kurang lebih 112 kios. Penambahan kapasitas itu diharapkan mampu memberikan fasilitas perdagangan yang lebih memadai sekaligus menunjang kegiatan ekonomi masyarakat setempat.
Meski demikian, ia meminta agar pembahasan mengenai pembagian blok kios tidak dilakukan sebelum pembangunan fisik pasar selesai. Menurutnya, prioritas utama saat ini ialah memastikan proyek dapat terlaksana sesuai rencana.
“Bangun dulu pasarnya, baru kita bicarakan pembagian bloknya. Jangan belum dibangun, tetapi sudah ingin membagi-bagi kios,” tegasnya.
Ia memperkirakan pembangunan pasar membutuhkan waktu sekitar 12 bulan. Kendati demikian, tahapan administrasi dan penganggarannya berpotensi berlangsung dalam dua tahun anggaran. Zigo berharap berbagai kendala yang sebelumnya menghambat rencana pembangunan tersebut tidak kembali muncul sehingga proyek dapat segera direalisasikan.
Dalam agenda reses yang sama, Zigo juga menghadiri pemaparan program pembangunan bersama jajaran pemerintah daerah di Kantor Bupati Tanah Datar. Pertemuan tersebut dihadiri Kepala BPJN Sumatera Barat Elsa Putra Friandi, Kepala BWS Sumatera V Padang Reski Wahyudi, Kepala Balai Cipta Karya Sumatera Barat Maria Doeni Isa, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Yogi Pratama dan Zuldafri Darma, Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar Anton Yondra, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar Abdurrahman Hadi.
Melalui pengawalan kedua program tersebut, Zigo berharap anggaran infrastruktur sebesar Rp154,2 miliar dapat memberikan dampak positif terhadap konektivitas wilayah, kelancaran perjalanan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.
Ia menegaskan, percepatan realisasi pembangunan membutuhkan kesiapan pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, serta kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan sinergi tersebut, seluruh program yang telah direncanakan diharapkan dapat segera terlaksana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(da*)
