 |
| Unand bersama Kemenko PMK menggelar audiensi dan diskusi penanggulangan bencana. |
Padang, Rakyatterkini.com – Universitas Andalas (UNAND) terus mengambil peran dalam mendukung upaya mitigasi bencana sekaligus mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak bencana alam. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan para ahli untuk merumuskan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih efektif.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi dan diskusi nasional mengenai penanggulangan bencana yang digelar UNAND bersama Tim Pengarah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI pada Kamis (22/10/2026).
Pertemuan ini menjadi wadah bagi akademisi dan pakar kebencanaan untuk menyampaikan hasil penelitian, analisis, serta rekomendasi yang dapat dijadikan dasar dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Fokus pembahasan diarahkan pada wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang membutuhkan dukungan terkoordinasi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PMK, Leontinus Alpha Edison, mengungkapkan bahwa keselarasan data merupakan salah satu persoalan mendasar yang harus segera dibenahi dalam penanganan pascabencana.
Menurutnya, data yang tidak sinkron dapat menghambat distribusi bantuan, memperlambat pelaksanaan program pemulihan, serta menyulitkan upaya menggerakkan kembali perekonomian masyarakat terdampak.
Ia menegaskan, penyelesaian berbagai persoalan mendasar harus menjadi prioritas agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif serta bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sementara itu, Tim Pakar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Prof. Syamsul Maarif, mengingatkan bahwa pembangunan kembali wilayah terdampak tidak cukup hanya dengan memulihkan kondisi seperti sebelum bencana. Proses rekonstruksi harus diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan memiliki ketahanan lebih baik terhadap ancaman bencana.
Prinsip build back better atau membangun kembali dengan lebih baik dinilai penting untuk menjadi pedoman dalam setiap tahapan pemulihan. Selain pembangunan fisik, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai karakteristik lingkungan dan perubahan cuaca ekstrem juga perlu mendapat perhatian.
Ia turut menekankan pentingnya keterlibatan media massa dan para pemengaruh atau influencer dalam menyebarluaskan informasi serta edukasi kebencanaan. Dengan jangkauan komunikasi yang luas, masyarakat diharapkan semakin memahami risiko di lingkungan masing-masing dan mampu mengambil langkah antisipasi.
Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki posisi strategis untuk mendukung pemerintah melalui penelitian, kajian ilmiah, dan pemetaan kebutuhan masyarakat. Kontribusi akademisi diperlukan sejak tahap mitigasi sebelum bencana, penanganan keadaan darurat, hingga pemulihan setelah bencana terjadi.
Tim Pakar Tim Pengarah Satgas PRRP Sumatera, Charles Mekardi HAM, juga menyoroti perlunya memperkuat hubungan kerja antara pemerintah dan institusi pendidikan tinggi. Ia berpandangan bahwa hasil penelitian dan pengetahuan akademik harus dapat diterapkan secara langsung untuk menjawab persoalan di lapangan.
Menurut Charles, konsep knowledge into action perlu menjadi landasan kolaborasi agar berbagai kajian yang dihasilkan perguruan tinggi tidak berhenti sebagai dokumen ilmiah, melainkan diwujudkan dalam program dan tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.
Dari sisi pelaksanaan di lapangan, Brigjen Andre Julian yang mewakili Satgas PRRP menyampaikan bahwa kesiapsiagaan merupakan faktor penting dalam menghadapi ancaman bencana. Walaupun waktu terjadinya bencana tidak dapat diketahui secara pasti, risiko dan dampaknya dapat ditekan melalui langkah mitigasi yang terencana.
Ia menilai perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan menyeluruh, mulai dari tahap persiapan hingga penanganan pascabencana. Aturan tersebut juga harus mengatur pembagian tanggung jawab setiap pihak agar koordinasi berjalan efektif ketika bencana terjadi.
Selain itu, kebijakan mitigasi yang disusun pemerintah daerah harus diterjemahkan menjadi tindakan praktis yang dapat dipahami dan dilaksanakan masyarakat. Dengan demikian, upaya pengurangan risiko tidak hanya menjadi bagian dari perencanaan, tetapi benar-benar diterapkan di lingkungan yang berpotensi terdampak.
Audiensi tersebut turut mengidentifikasi enam kebutuhan utama perguruan tinggi di Pulau Sumatera yang memerlukan dukungan pemerintah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Keenam kebutuhan itu mencakup pendampingan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, verifikasi data kerusakan di lapangan, pelaksanaan kajian teknis, pendampingan pembangunan sarana dan prasarana, pemulihan kondisi sosial serta ekonomi masyarakat, dan penyelenggaraan penelitian yang disertai pemantauan serta evaluasi secara berkelanjutan.
Berbagai kebutuhan tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pemulihan dilaksanakan berdasarkan kondisi nyata di lapangan dan sesuai dengan kebutuhan para penyintas. Perguruan tinggi siap memberikan dukungan melalui keahlian lintas disiplin, penelitian terapan, serta pendampingan teknis bagi masyarakat terdampak.
Namun, keberhasilan pelaksanaan rekomendasi tersebut juga membutuhkan komitmen pemerintah, dukungan kebijakan, dan koordinasi antarlembaga. Sinergi ini diperlukan agar hasil kajian akademik dapat diterjemahkan menjadi program pemulihan yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Ade Kadarisman, menyambut positif pelaksanaan audiensi yang mempertemukan UNAND, pemerintah, dan para pakar kebencanaan tersebut.
Ia berharap forum itu dapat menghasilkan pemetaan kebutuhan, rekomendasi strategis, serta gambaran kondisi aktual wilayah terdampak sebagai landasan untuk menentukan langkah tindak lanjut.
Dengan tersedianya informasi yang komprehensif, pelaksanaan program pemulihan diharapkan menjadi lebih efektif sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan nyaman.
Melalui forum ini, kerja sama berbagai unsur dalam pendekatan pentahelix, yang melibatkan pemerintah, akademisi, pakar, dan masyarakat, diharapkan semakin kuat dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi.
Bagi UNAND, keterlibatan aktif kalangan akademisi merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam mengembangkan penelitian dan menerapkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat.
Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan dan ketangguhan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana pada masa mendatang.(da)
