 |
| Pergantian pemerintahan di Israel |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Pergantian kepemimpinan di Israel dinilai berpotensi memengaruhi arah kebijakan negara tersebut terhadap Palestina. Sejumlah isu yang mungkin terdampak meliputi bantuan kemanusiaan, kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza, hingga tekanan politik terhadap Otoritas Palestina di Tepi Barat. Kendati demikian, kemenangan kubu oposisi belum tentu membuka jalan bagi perubahan signifikan menuju perdamaian.
Peneliti Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (ECFR), Beth Oppenheim, berpandangan bahwa pemerintahan Israel yang dipimpin tokoh oposisi Gadi Eisenkot berpeluang mengurangi dominasi kelompok sayap kanan. Kelompok tersebut selama ini dikenal mendukung perluasan permukiman Yahudi di wilayah Palestina.
Selain itu, pemerintahan baru diperkirakan dapat mengambil kebijakan yang lebih terbuka dalam penyaluran bantuan kemanusiaan dan pelaksanaan gencatan senjata di Gaza. Tekanan terhadap Otoritas Palestina juga berpotensi mengalami pengurangan.
Namun, Oppenheim mengingatkan bahwa perubahan kepemimpinan Israel tidak seharusnya membuat warga Palestina menaruh ekspektasi berlebihan.
"Perubahan besar tidak akan terjadi," ujarnya, sebagaimana dilaporkan AFP pada Jumat (30/10/2026).
Ia menjelaskan, pergantian pemerintahan tidak secara otomatis mengubah peluang pembentukan negara Palestina ataupun membawa kemajuan besar dalam proses perdamaian antara Israel dan Palestina.
Warga Palestina Masih Meragukan Dampak Pemilu Israel
Sikap skeptis terhadap pemilu Israel turut dirasakan oleh warga Palestina, baik yang berada di Jalur Gaza maupun Tepi Barat. Mereka menilai pergantian pemimpin belum tentu diikuti perubahan mendasar dalam kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina.
Huda Al Houli, seorang pengungsi yang kini tinggal di Khan Younis, Jalur Gaza, mengaku khawatir hasil pemilu justru menghadirkan pemimpin yang kebijakannya lebih buruk daripada Benjamin Netanyahu.
"Kami khawatir pemilu ini akan menghasilkan pemimpin yang lebih buruk," kata Huda kepada AFP.
Ia menilai kemungkinan tersebut dapat memperburuk keadaan dan menambah penderitaan masyarakat Palestina yang telah menghadapi kehancuran akibat konflik berkepanjangan.
Keraguan serupa diungkapkan Ahmed Awad, warga Ramallah berusia 67 tahun. Menurutnya, perubahan figur politik di Israel tidak serta-merta mengubah arah penanganan konflik dengan Palestina.
"Siapa pun yang menang, bahkan jika terjadi pergantian politisi, saya tidak melihat adanya perubahan mendasar atau dramatis dalam kebijakan terkait konflik Palestina-Israel," tuturnya.
Di sisi lain, Abdallah Abu Rahma, warga Tepi Barat berusia 54 tahun, berharap kubu oposisi berhasil memenangkan pemilu. Ia menginginkan pemerintahan baru mengambil langkah berbeda, khususnya dalam kebijakan operasi militer di wilayah Palestina.
Abdallah menilai kemenangan oposisi setidaknya dapat membuka peluang terciptanya kondisi yang lebih baik bagi masyarakat Palestina dibandingkan situasi yang mereka alami dalam beberapa tahun terakhir.
Sebaliknya, apabila Netanyahu kembali mempertahankan kekuasaan, ia memperkirakan pemerintahan Israel akan tetap menjalankan pola kebijakan yang selama ini diterapkan melalui koalisi politiknya.
Dengan demikian, hasil pemilu Israel menjadi perhatian penting bagi warga Palestina. Meski pergantian pemerintahan berpotensi membawa penyesuaian kebijakan, harapan terhadap perubahan nyata dalam konflik kedua pihak masih dibayangi ketidakpastian.(da*)
