 |
| Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima audiensi Kepala BP3KP |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota Padang memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan hunian layak melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III, Iswanto, beserta jajarannya di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (26/10/2026).
Pertemuan itu membahas percepatan sejumlah program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kota Padang. Agenda utama mencakup penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan hunian tetap (huntap) untuk masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi, renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), serta penataan kawasan permukiman kumuh secara terpadu.
Kepala BP3KP Sumatera III, Iswanto, menjelaskan bahwa Kota Padang memperoleh alokasi sejumlah program bantuan perumahan. Salah satunya adalah pembangunan 1.400 unit melalui program BSPS yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain bantuan tersebut, pemerintah juga menyiapkan sekitar 164 unit hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Sementara itu, program perbaikan RTLH akan menyasar masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial ekonomi nasional.
Iswanto menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemko Padang dalam pelaksanaan berbagai program tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mempercepat realisasi pembangunan, penanganan kawasan kumuh, serta penyelesaian administrasi dan serah terima aset hunian tetap setelah pembangunan rampung.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa pemerintah kota siap memperkuat koordinasi dengan seluruh instansi terkait agar pelaksanaan program perumahan berjalan sesuai sasaran.
Ia menekankan pentingnya penyelesaian persoalan legalitas tanah dan administrasi aset sejak tahap awal. Kedua aspek tersebut harus mendapat perhatian agar tidak menghambat pelaksanaan pembangunan maupun menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Fadly mengatakan, Pemko Padang akan mendukung upaya pencapaian target pembangunan, termasuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan lahan dan administrasi yang berpotensi menghambat pekerjaan di lapangan.
Selain pembangunan hunian baru, Pemko Padang juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan rumah dan lahan yang ditinggalkan warga setelah direlokasi ke hunian tetap akibat bencana hidrometeorologi.
Fadly meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait meningkatkan pengawasan terhadap aset tersebut. Pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan, seperti penyewaan atau penjualan rumah dan lahan lama tanpa kejelasan status maupun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah kota juga akan meninjau kondisi rumah lama milik penerima bantuan huntap. Langkah ini bertujuan memastikan warga tidak kembali mendirikan bangunan di kawasan zona merah yang berisiko tinggi terhadap bencana.
Menurut Fadly, pengelolaan rumah dan lahan pascarelokasi harus dilakukan secara tertib agar bantuan pemerintah benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru, termasuk dalam proses pemeriksaan administrasi.
Ia juga meminta agar sosialisasi kepada warga dilakukan secara berkelanjutan dengan mengutamakan pendekatan persuasif. Melalui komunikasi yang baik dan pengawasan rutin, kebijakan relokasi diharapkan mampu menjamin keselamatan masyarakat sekaligus menjaga aset negara.
Dalam audiensi tersebut, Fadly Amran didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang Didi Aryadi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang Tri Hadiyanto, serta Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang Raf Indria.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Pemko Padang memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penyediaan hunian layak, membantu warga terdampak bencana, dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman di Kota Padang.(da*)
