 |
| Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyambut tim BPK Sumbar |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat menghadiri entry meeting bersama tim pemeriksa BPK di Gedung Putih, Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (28/10/2026).
Pertemuan ini menjadi penanda dimulainya pemeriksaan terinci terhadap kepatuhan pengelolaan belanja daerah Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Pemko Padang. Dalam kegiatan tersebut, Maigus didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Pengendali Teknis II BPK Perwakilan Sumatera Barat, Dedi Efendi, menjelaskan bahwa pemeriksaan kali ini mencakup kepatuhan pengelolaan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Berbeda dari pemeriksaan pada tahun sebelumnya, audit kali ini tidak meliputi belanja hibah dan bantuan sosial.
Pemeriksaan terinci tersebut berlangsung mulai 28 Oktober hingga 12 Desember 2026. Sebelum memasuki tahapan ini, tim auditor BPK telah menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan.
Menanggapi pelaksanaan audit tersebut, Maigus Nasir meminta seluruh jajaran Pemko Padang menjadikan pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pengelolaan anggaran daerah.
Menurutnya, setiap penggunaan anggaran harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan agar pengelolaan keuangan publik berjalan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini juga sejalan dengan Program Unggulan (Progul) Padang Amanah.
“Pelaksanaan pemerintahan, khususnya dalam penggunaan anggaran, harus sesuai dengan aturan dan prinsip kepatuhan. Ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Program Unggulan Padang Amanah,” tegas Maigus.
Ia juga menginstruksikan seluruh kepala dinas dan pimpinan OPD agar memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa. Seluruh perangkat daerah diminta bersikap terbuka, menyampaikan dokumen yang dibutuhkan, serta menjelaskan kondisi dan persoalan yang ditemukan di lapangan secara jujur.
Maigus menilai, kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan auditor menjadi faktor penting untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan efektif. Keterbukaan tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kekurangan sekaligus menjadi dasar perbaikan tata kelola keuangan pada masa mendatang.
Pemko Padang pun menargetkan hasil pemeriksaan yang lebih baik, sekaligus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih sebelumnya. Pemerintah daerah bahkan berharap dapat memperoleh penilaian terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah di Sumatera Barat.
“Kita berharap hasil pemeriksaan Kota Padang bisa meningkat dari sebelumnya. Jika memungkinkan, kita ingin menjadi yang terbaik dalam penilaian BPK RI di wilayah Sumatera Barat,” ungkapnya.
Sementara itu, Dedi Efendi mengapresiasi kesiapan dan dukungan yang ditunjukkan oleh jajaran Pemko Padang. Ia berharap seluruh tahapan audit dapat terlaksana dengan lancar melalui koordinasi yang baik antara tim pemeriksa dan perangkat daerah.
Dedi menegaskan bahwa pemeriksaan kepatuhan tersebut merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap tahun terhadap pemerintah kota. Karena itu, partisipasi aktif seluruh OPD diperlukan agar proses pemeriksaan dapat berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
“Kami mengharapkan dukungan serta kerja sama dari seluruh jajaran Pemerintah Kota Padang sehingga pelaksanaan pemeriksaan ini dapat berjalan lancar tanpa kendala,” tutup Dedi.(da*)
