 |
| Wali Kota Padang Fadly Amran resmi menutup Workshop Kesiapsiagaan |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota Padang terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui penguatan kerja sama dengan masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni membekali pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan pengetahuan dan keterampilan terkait mitigasi bencana.
Komitmen tersebut ditandai dengan penutupan Workshop Kesiapsiagaan Bencana bagi pengurus LPM se-Kota Padang oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Asrama Haji Padang, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, mulai 27 hingga 28 Oktober 2026, diikuti sebanyak 312 peserta. Mereka terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara LPM dari 104 kelurahan yang berada di 11 kecamatan di Kota Padang.
Dalam acara penutupan tersebut, Fadly Amran didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang Rina Melati, serta Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Fauzi Bahar.
Dalam sambutannya, Fadly menjelaskan bahwa pemerintah terus mengupayakan penanganan dampak banjir besar yang melanda Kota Padang pada 28 November 2025. Upaya tersebut dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah.
Selain penanganan dampak bencana, pemerintah juga menyiapkan berbagai pembangunan infrastruktur untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang. Sejumlah proyek pengendalian banjir, di antaranya pembangunan sabo dam dan check dam, menjadi bagian dari rencana pembangunan prioritas.
Fadly mengapresiasi dukungan pemerintah pusat yang telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung upaya penanganan bencana di Kota Padang, termasuk pembenahan infrastruktur sungai.
“Kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan dukungan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Kota Padang, dengan sekitar Rp1 triliun dialokasikan untuk percepatan penanganan sungai,” kata Fadly.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan masyarakat. Karena itu, pengurus LPM diharapkan dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan warga di tingkat kelurahan.
Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap program pembangunan sangat penting agar pelaksanaannya di lapangan berjalan lancar. Pengurus LPM diharapkan turut menyampaikan informasi, membangun komunikasi, serta mendorong partisipasi warga dalam berbagai upaya pengurangan risiko bencana.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah harus bekerja bersama-sama dengan seluruh potensi yang ada agar upaya pembangunan dan penanganan bencana dapat berjalan optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang, Rina Melati, mengatakan workshop tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan pengurus LPM dalam mengenali ancaman serta merespons potensi bencana di lingkungan masing-masing.
Ia menyebutkan, LPM merupakan mitra penting pemerintah kelurahan dalam menggerakkan masyarakat, memberikan edukasi, dan mengoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi bencana.
Rina berharap, para peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama workshop untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana.
“Sebagai mitra strategis pemerintah kelurahan, LPM memiliki peran penting dalam menggerakkan, mengedukasi, dan mengoordinasikan masyarakat terkait mitigasi bencana. Kami berharap pengurus LPM berperan aktif dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menghadapi berbagai potensi bencana di lingkungan masing-masing,” ujarnya.
Melalui pelatihan tersebut, Pemko Padang berharap koordinasi antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat. Dengan keterlibatan aktif pengurus LPM, upaya membangun lingkungan permukiman yang tangguh, responsif, dan siap menghadapi ancaman bencana diharapkan dapat berjalan lebih efektif.(da*)
