 |
| Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Amankan Prioritas Program Strategis APBN 2027 |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perikanan dan Pangan terus berupaya memperkuat sektor kelautan, perikanan, serta ketahanan pangan dengan mengoptimalkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) di Jakarta pada 13–16 Oktober 2026. Kunjungan selama empat hari itu bertujuan mengusulkan sejumlah program prioritas agar memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027.
Rombongan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang dipimpin Sekretaris Dinas, Muhammad Dwi Richie. Ia didampingi Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), Elvida, serta Kepala UPT Sentra Pengolahan Perikanan (SPP) Pasia Nan Tigo, Titin Sumarni.
Kunjungan tersebut menjadi langkah awal Muhammad Dwi Richie dalam mendorong percepatan program setelah dilantik pada September lalu.
Upaya ini sekaligus menindaklanjuti arahan Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang meminta seluruh jajaran pemerintah daerah menghadirkan inovasi dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Dalam rangkaian pertemuan tersebut, rombongan Pemko Padang berdialog dengan sejumlah pejabat KKP RI, meliputi Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, serta Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
Pertemuan pertama dilakukan bersama Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry.
Agenda tersebut membahas penyempurnaan substansi proposal yang diajukan Pemko Padang sekaligus menyampaikan harapan agar Menteri Kelautan dan Perikanan berkenan melakukan kunjungan kerja ke Kota Padang.
Selanjutnya, dalam pertemuan dengan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Erwin Dwiyana, Pemko Padang mengajukan rencana pengembangan UPT Sentra Pengolahan Perikanan Pasia Nan Tigo.
Usulan tersebut mendapat respons positif. Revitalisasi Sentra Pengolahan Perikanan Pasia Nan Tigo diprioritaskan untuk memperoleh dukungan APBN 2027. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fasilitas pengolahan ikan sekaligus menjadikan sentra tersebut sebagai pusat pengolahan berstandar nasional yang berpotensi menembus pasar ekspor.
Usulan Kampung Nelayan Merah Putih Batang Arau Diprioritaskan
Di bidang perikanan tangkap, delegasi Kota Padang bertemu dengan Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Ady Chandra, yang juga bertanggung jawab atas Program Unggulan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Dalam pertemuan itu, proposal KNMP Batang Arau ditetapkan sebagai salah satu prioritas program tematik yang diusulkan untuk mendapatkan dukungan APBN 2027.
Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Muhammad Dwi Richie, menjelaskan bahwa konsep KNMP Tematik Batang Arau dirancang dengan menggabungkan potensi wisata bahari dan wisata kuliner berbasis olahan ikan di kawasan Kota Tua Batang Arau.
Menurutnya, pengembangan kawasan tersebut juga sejalan dengan upaya Kota Padang memperkuat jejaring dan potensinya sebagai Kota Gastronomi UNESCO.
“Konsep KNMP Tematik Batang Arau yang kami sampaikan dirancang untuk mengintegrasikan wisata bahari dengan wisata kuliner berbahan dasar ikan di kawasan Kota Tua Batang Arau. Program ini sekaligus mendukung upaya Kota Padang memperkuat jejaring sebagai Kota Gastronomi UNESCO,” ujar Richie.
Ia menambahkan, gagasan tersebut mendapat sambutan baik dari pihak KKP RI. Bahkan, pihak kementerian merencanakan kunjungan langsung ke Kota Padang dalam waktu dekat untuk melihat potensi pengembangannya.
Perikanan Budi Daya Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Selain mengembangkan perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan, Pemko Padang turut mendorong peningkatan sektor budi daya ikan yang terhubung dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam audiensi bersama Direktur Ikan Air Tawar, Gemi Triastutik, selaku penanggung jawab Program Unggulan Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS), serta Direktur Sarana dan Prasarana, Dr. Enggar Sadtopo, selaku penanggung jawab Program Unggulan Minapadi, usulan Kota Padang juga mendapat prioritas alokasi APBN 2027.
Penerapan Mini RAS dan sistem minapadi dirancang untuk memperkuat produksi pangan bergizi di daerah. Kedua program tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan ikan, termasuk ikan berukuran kecil atau baby fish yang memiliki kandungan nutrisi dan berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pangan bergizi.
Richie menyebutkan, pihaknya juga menyiapkan rencana nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara pembudi daya ikan lokal dan 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyelenggara program MBG di Kota Padang.
“Integrasi dari hulu hingga hilir ini diharapkan memberikan kepastian pasar bagi pembudi daya ikan sekaligus menjaga ketersediaan sumber protein ikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Gagasan tersebut mendapat sambutan positif dari jajaran direktur di KKP RI,” ungkapnya.
Melalui skema tersebut, pembudi daya ikan diharapkan memiliki akses pemasaran yang lebih terjamin, sedangkan penyedia layanan MBG memperoleh pasokan ikan lokal secara berkelanjutan.
Potensi Rumput Laut dan Kerapu Ikut Dikembangkan
Rangkaian kunjungan kerja tersebut ditutup dengan pertemuan bersama Direktur Rumput Laut, Nono Hartanto. Pembahasan difokuskan pada peluang pengembangan budi daya rumput laut dan ikan kerapu di perairan Kota Padang.
KKP RI menyambut baik potensi tersebut dan menyatakan komitmen untuk memfasilitasi peluang investasi budi daya rumput laut berorientasi ekspor di Kota Padang. Pengembangan sektor ini juga diharapkan mendapat dukungan pendanaan melalui APBN.
Pemko Padang berharap berbagai usulan yang diperjuangkan selama kunjungan tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui program konkret.
Dukungan pemerintah pusat diharapkan mempercepat pengembangan ekonomi biru, meningkatkan daya saing produk perikanan, memperluas peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan.
Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Padang secara berkelanjutan.(da*)
