 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat menghadiri Gladi Kesiapsiagaan Bencana |
Pariaman, Rakyatterkini.com — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah meminta kesiapan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami tidak hanya dilakukan melalui kegiatan latihan atau seremoni, tetapi harus menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat sehari-hari.
Pesan tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Tingkat Provinsi Sumbar 2026 di Balai Naras, Lapangan Parkir Josal Football Academy, Cubadak Air Utara, Kota Pariaman, Rabu (30/9/2026).
Mahyeldi menyebut kegiatan yang melibatkan Tabletop Exercise (TTX), Command Post Exercise (CPX), dan Field Training Exercise (FTX) menjadi sarana untuk mengukur kesiapan pemerintah bersama seluruh pihak terkait dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.
Menurutnya, setiap tahapan latihan harus dievaluasi secara menyeluruh. Berbagai temuan selama gladi perlu dijadikan bahan untuk menyempurnakan sistem penanganan bencana di Sumbar.
“Ukuran keberhasilan gladi bukan hanya terlaksananya kegiatan, tetapi seberapa banyak pelajaran yang kita dapatkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan ke depan,” kata Mahyeldi.
Ia menjelaskan, TTX digunakan untuk menguji pemahaman terhadap skenario bencana, pembagian tugas, kebijakan, hingga proses pengambilan keputusan. Kemudian CPX berfokus pada pengujian sistem komando, koordinasi, komunikasi, pelaporan, serta pengerahan sumber daya.
Sementara FTX dilakukan untuk melihat sejauh mana rencana yang telah disusun dapat dijalankan secara langsung dalam situasi lapangan.
Karena itu, Mahyeldi meminta seluruh hasil evaluasi didokumentasikan dengan baik. Hal-hal seperti hambatan, keterlambatan, prosedur yang belum berjalan sesuai ketentuan, hingga keterbatasan sumber daya harus dicatat dan menjadi bahan perbaikan.
Hasil evaluasi tersebut, lanjutnya, perlu ditindaklanjuti pemerintah kabupaten dan kota bersama organisasi perangkat daerah masing-masing.
“Jangan sampai kita baru belajar berkoordinasi ketika bencana terjadi. Jangan menunggu sirene berbunyi baru mencari jalur evakuasi. Jangan pula menunggu situasi darurat untuk menentukan pembagian tugas. Semuanya harus dipersiapkan sejak sekarang,” tegasnya.
Mahyeldi juga menilai sistem komando dan koordinasi antarinstansi harus terus diperkuat melalui standar operasional prosedur (SOP) yang dipahami seluruh pihak. Begitu pula dengan sistem komunikasi saat keadaan darurat yang harus diuji secara berkala.
Penguatan tersebut membutuhkan kolaborasi antara BPBD, BMKG, Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI, Polri, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemanusiaan, hingga kelompok relawan.
Ia menegaskan, pembelajaran yang diperoleh dari gladi tidak boleh berhenti di lokasi latihan. Pemerintah kabupaten dan kota harus membawa hasil tersebut ke daerah masing-masing untuk diteruskan kepada OPD dan masyarakat.
Dengan cara itu, kemampuan serta pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana diharapkan semakin melekat dan menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari.
“Semakin banyak pihak yang ikut serta dan semakin sering latihan dilakukan, tentu akan semakin baik. Dengan begitu, pemahaman mengenai kebencanaan benar-benar menjadi bagian dari keseharian kita,” ujarnya.
Mahyeldi juga mengingatkan bahwa gempa bumi dan tsunami tidak mengenal batas wilayah administrasi. Karena itu, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus dilakukan melalui kerja sama antardaerah.
Selain kesiapan teknis, pemerintah juga perlu memastikan kebutuhan dasar masyarakat ketika bencana terjadi. Ketersediaan makanan, tempat pengungsian yang layak, layanan kesehatan, serta kebutuhan pokok lainnya harus dipersiapkan sebagai bagian dari penanganan keadaan darurat.
“Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana harus kita jadikan budaya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB Rustian memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumbar dan BPBD yang telah melakukan pengujian terhadap Rencana Kontinjensi (Renkon) gempa bumi dan tsunami.
Rustian menekankan agar dokumen Renkon tidak hanya disusun, tetapi diperbarui dan diuji secara berkala. Hal tersebut penting agar rencana yang dibuat tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan setiap daerah.
Ia juga meminta pemerintah memastikan kesiapan jalur evakuasi dan lokasi pengungsian, termasuk menyiapkan skenario rujukan bagi korban yang membutuhkan layanan kesehatan.
Rumah sakit yang berada di kawasan aman, menurutnya, perlu dipastikan kesiapan operasionalnya untuk mengantisipasi kemungkinan fasilitas kesehatan lain mengalami dampak bencana.
“Kita tidak mengetahui kapan bencana akan terjadi, tetapi bencana pasti bisa terjadi. Karena itu, kita tidak boleh takut, melainkan harus memiliki kesiapan,” ujar Rustian.
Wali Kota Pariaman Yota Balad menilai pelaksanaan gladi menjadi bagian penting dalam membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana.
Menurutnya, manusia memang tidak dapat mengendalikan kehendak alam, namun dapat mempersiapkan diri agar risiko dan dampak yang ditimbulkan bisa ditekan.
Ia mengajak masyarakat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memahami langkah yang harus dilakukan ketika gempa maupun tsunami terjadi, termasuk mengetahui jalur dan lokasi evakuasi.
Semangat tersebut, katanya, sejalan dengan prinsip “Siap untuk Selamat” yang perlu terus ditanamkan kepada masyarakat.(da*)
