 |
| Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Rakornas tahun ini mengangkat tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku sektor keuangan untuk memperkuat pemerataan layanan keuangan bagi masyarakat.
Mahyeldi menilai, kemudahan akses terhadap layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan.
Ia menyebutkan, perluasan akses keuangan dapat memberikan kesempatan lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta kelompok masyarakat lainnya untuk mengembangkan usaha dan memperbaiki kondisi ekonomi.
“Perluasan akses keuangan dapat membuka peluang bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat lainnya untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan kesejahteraan,” kata Mahyeldi setelah mengikuti kegiatan tersebut.
Menurutnya, upaya memperluas akses keuangan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kerja sama tersebut, berbagai program yang dijalankan diharapkan mampu menjangkau masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa pelaksanaan Rakornas TPAKD sejalan dengan agenda Asta Cita, khususnya dalam mendorong pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Friderica mengungkapkan, hingga saat ini telah terbentuk 552 TPAKD yang tersebar di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.
Perkembangan akses keuangan masyarakat juga terus dievaluasi secara berkala. Dalam pelaksanaannya, OJK berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.
Berdasarkan laporan tersebut, tingkat literasi keuangan pada 2026 tercatat sebesar 69 persen, sementara inklusi keuangan telah melampaui angka 93 persen. Capaian inklusi keuangan itu disebut telah melewati sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang menargetkan angka 93 persen pada 2029.
Presiden Prabowo turut memberikan apresiasi atas terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024. Menurutnya, pencapaian tersebut menunjukkan kemajuan dalam membangun kelembagaan yang mendukung pemerataan akses keuangan.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta berbagai pihak yang telah berperan dalam pembentukan dan pengembangan TPAKD.
Selain itu, Prabowo menyoroti keterlibatan masyarakat sebagai penerima manfaat program, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga kalangan santri. Keterlibatan berbagai kelompok tersebut mencerminkan pentingnya akses keuangan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Rakornas TPAKD 2026 turut dihadiri pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, perluasan akses keuangan diharapkan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(Adpsb/bud)
