 |
| Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah |
Padang, Rakyatterkini.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi pesantren sebagai penggerak ekonomi syariah melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor pariwisata halal. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren sekaligus menciptakan peluang usaha dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
Mahyeldi menilai, penguatan ekonomi syariah di Sumbar harus selaras dengan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, khususnya falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Untuk mewujudkannya, diperlukan kerja sama antara pemerintah, kalangan akademisi, lembaga keuangan, dan dunia usaha agar potensi pesantren dapat dikelola menjadi kegiatan ekonomi yang produktif.
Menurut Mahyeldi, penerapan prinsip ekonomi syariah dalam berbagai aktivitas masyarakat merupakan salah satu bentuk nyata pengamalan falsafah ABS-SBK.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri seminar sekaligus pelantikan Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Wilayah Sumbar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Selasa (27/10/2026).
Ia menjelaskan, falsafah ABS-SBK juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Landasan tersebut, menurutnya, dapat menjadi pijakan dalam memperluas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.
Mahyeldi berharap nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga diwujudkan melalui program yang jelas, terukur, dan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Seminar yang mengangkat tema “Dari Aset Pesantren Menjadi Kekuatan Ekonomi dan Pariwisata Halal Berkelas Internasional” itu sekaligus menjadi kesempatan bagi IAEI untuk memperkuat kontribusinya dalam merumuskan pemikiran dan rekomendasi bagi kemajuan ekonomi syariah.
Mahyeldi juga berharap pengurus IAEI Sumbar yang baru dilantik dapat memperluas peran organisasi dalam mendorong pengembangan ekonomi Islam, termasuk melahirkan lebih banyak ahli dan tokoh ekonomi syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Sementara itu, Ketua DPW IAEI Sumbar, Prof. Ahmad Wira, menyampaikan bahwa kepengurusan baru memiliki tanggung jawab untuk mengaktifkan kembali organisasi setelah sempat mengalami kevakuman.
Ia menegaskan, IAEI harus mampu menjalankan fungsi sebagai pusat kajian, penelitian, dan pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan berbagai pihak dalam menyusun kebijakan pengembangan ekonomi syariah.
Ahmad Wira juga menyoroti perlunya memperkuat koordinasi antara IAEI, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), serta Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Sinergi ketiga unsur tersebut dinilai penting untuk memastikan program pengembangan ekonomi syariah berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal.
Selain itu, ia mendorong enam komisariat IAEI di Sumbar yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi agar meningkatkan aktivitas penelitian, pengaderan, serta penerapan konsep ekonomi syariah. Dengan demikian, perguruan tinggi tidak hanya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam upaya memperkuat kemandirian pesantren, pengembangan unit usaha produktif dinilai memiliki prospek yang besar. Potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui pendampingan bisnis, inovasi produk, peningkatan kemampuan pengelola, hingga perluasan jaringan pemasaran.
Dengan pengelolaan yang tepat, aset pesantren dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan berkelanjutan, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi dan membuka lapangan usaha bagi masyarakat di sekitarnya.
Di sisi lain, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Andy Setyo Biwado, menekankan pentingnya pengembangan pariwisata yang ramah terhadap kebutuhan wisatawan Muslim untuk meningkatkan daya saing Sumbar.
Ia menilai, persaingan antardaerah dalam menarik kunjungan wisatawan semakin menuntut peningkatan mutu layanan, fasilitas, dan program pariwisata. Karena itu, Sumbar perlu terus berinovasi agar mampu memberikan pengalaman wisata yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung sekaligus memperbesar kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.
Pengembangan ekonomi syariah berbasis pesantren dan pariwisata halal membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara berkesinambungan. Melalui penguatan peran IAEI Sumbar, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, pesantren, lembaga keuangan, dan pelaku usaha diharapkan semakin solid.
Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan penelitian, rekomendasi kebijakan, serta program nyata yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, memperkuat kemandirian pesantren, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.(da*)
