 |
| Komite II DPD RI foto bersama. |
Jakarta, Rakyatterkini.com — Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong peningkatan konektivitas transportasi di Papua melalui pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi, efektif, dan menjangkau berbagai wilayah.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan koordinasi yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Jayapura serta sejumlah pemangku kepentingan di Kantor Bupati Jayapura, Papua, Senin (28/9/2026).
Pertemuan dipimpin Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br. Sitepu bersama Wakil Ketua Komite II Abdul Waris Halid, Anggota Komite II dari Papua Henock Puraro, serta sejumlah anggota lainnya.
Henock Puraro menjelaskan, Kabupaten Jayapura dipilih sebagai lokasi pembahasan karena memiliki peran penting sebagai salah satu pusat pergerakan transportasi di Papua.
“Jayapura kami pilih karena memiliki fungsi sebagai hub transportasi terintegrasi di Provinsi Papua. Karena itu, pembahasan kali ini diarahkan pada bagaimana membangun sistem transportasi yang saling terhubung,” katanya.
Wakil Bupati Jayapura Haris Richard Yocku menilai sektor transportasi memiliki peranan mendasar dalam menunjang pembangunan Papua. Kabupaten Jayapura, menurutnya, mempunyai posisi strategis karena menjadi salah satu titik utama pergerakan masyarakat maupun distribusi barang.
Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br. Sitepu mengatakan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Konektivitas. RUU tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu landasan untuk membangun sistem transportasi nasional yang lebih terpadu.
“RUU Konektivitas akan mencakup sarana dan prasarana transportasi serta hubungan konektivitas antarwilayah. Salah satu hal yang akan menjadi perhatian adalah pengaturan agar tidak terjadi monopoli harga tiket pesawat pada rute-rute tertentu,” jelas Badikenita.
Ia menambahkan, fungsi transportasi jauh lebih luas daripada sekadar mengangkut penumpang. Sistem transportasi juga berperan dalam memperlancar arus barang, distribusi kebutuhan pokok, hingga penyaluran logistik masyarakat.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan menyebut sektor transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Konektivitas transportasi mendukung berbagai kegiatan, mulai dari industri, perdagangan, pertanian hingga sektor pariwisata.
Kemenhub memaparkan tiga arah utama dalam meningkatkan konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Ketiganya meliputi penguatan koneksi antarpulau dalam lingkup nasional dan internasional, peningkatan efisiensi transportasi multimoda antara simpul transportasi dan kawasan hinterland, serta pengembangan transportasi massal perkotaan yang berkelanjutan.
Dalam bidang infrastruktur jalan, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua-Papua Pegunungan, Deni, menyampaikan sejumlah jalur yang menjadi prioritas pemerintah. Salah satunya Trans Papua Segmen VII yang menghubungkan Jayapura–Memberamo–Elelim–Wamena, selain sejumlah ruas jalan yang berada di Kabupaten Jayapura.
Deni menyebut sebagian pembangunan Trans Papua Segmen VII dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Namun, pada jalur tersebut masih terdapat sekitar 20 jembatan semipermanen yang perlu mendapat perhatian.
Pada sektor penerbangan, perwakilan InJourney Airports menjelaskan bahwa Bandara Sentani merupakan salah satu pusat konektivitas udara utama di Papua. Bandara tersebut juga melayani penerbangan perintis menuju 18 kabupaten.
Untuk mendukung pembukaan rute baru serta meningkatkan frekuensi penerbangan, pengelola bandara turut menyediakan sejumlah bentuk insentif bagi maskapai.
Di sektor kepelabuhanan, PT Pelindo memaparkan sejumlah persoalan yang masih dihadapi dalam memperkuat konektivitas maritim di Jayapura. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pembangunan ekosistem transportasi laut yang terintegrasi, pengembangan fasilitas pelabuhan dan dermaga, serta kebutuhan pembiayaan dan investasi.
PT Pelni juga menjelaskan bahwa jaringan pelayaran yang dimilikinya telah menghubungkan Papua dengan sejumlah kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya dan Makassar hingga Jayapura. Saat ini, terdapat delapan kapal penumpang dengan rute reguler yang melayani wilayah Papua.
Dari sektor pertanahan, Kementerian ATR/BPN Papua melaporkan bahwa hingga 2026 luas lahan Bandara Sentani yang telah memiliki sertifikat mencapai 144 hektare. Sementara lahan Pelabuhan Depapre yang sudah tersertifikasi tercatat sekitar 14,5 hektare.
Perwakilan TNI turut menyoroti pentingnya pembangunan konektivitas darat untuk membuka akses ke kawasan pedalaman Papua. Keterbatasan sarana transportasi dinilai berpengaruh terhadap kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat sekaligus pelaksanaan tugas pengamanan di wilayah yang sulit dijangkau.
Berbagai masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut menjadi gambaran bahwa penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor masih diperlukan dalam pengembangan sistem transportasi nasional, khususnya di Papua.
Komite II DPD RI akan menjadikan hasil kunjungan kerja tersebut sebagai bahan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi. Masukan yang diperoleh juga akan digunakan dalam proses penyusunan RUU inisiatif DPD RI mengenai Konektivitas.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya DPD RI mendorong terbentuknya jaringan transportasi yang terintegrasi di seluruh Indonesia, terutama di kawasan timur.
Dengan konektivitas yang semakin baik, akses masyarakat diharapkan semakin terbuka, pergerakan orang dan barang menjadi lebih lancar, serta pemerataan pembangunan di Papua dan berbagai wilayah Indonesia dapat terus ditingkatkan.(da*)
