Padang, Rakyatterkini.com – Perum BULOG mengambil langkah cepat untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang melibatkan oknum mitra distribusi di kawasan Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.
Menanggapi persoalan tersebut, BULOG langsung melakukan pembenahan melalui penertiban jalur distribusi, peningkatan pengawasan, serta evaluasi terhadap sistem penyaluran beras SPHP. Upaya ini dilakukan agar program pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan dapat berjalan sesuai sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pengawasan internal kini menjadi salah satu fokus utama perusahaan, terutama terhadap jalur distribusi yang dinilai memiliki potensi terjadinya pelanggaran. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola penyaluran dengan mengutamakan transparansi, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan.
Tidak hanya itu, BULOG juga membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Kehadiran satgas ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengendalian distribusi beras pemerintah melalui pengawasan yang lebih terkoordinasi dan berkesinambungan di seluruh wilayah kerja BULOG.
Satgas tersebut memiliki tugas memantau proses distribusi, menilai kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan penyaluran beras pemerintah berlangsung sesuai prosedur. Dengan pengawasan yang lebih ketat, berbagai indikasi penyimpangan diharapkan dapat diketahui dan dicegah sejak dini.
Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Sumatera Barat, Maruly Abraham Syah, menyampaikan bahwa peningkatan pengawasan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program SPHP.
Menurutnya, seluruh mitra distribusi harus menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan agar beras yang disalurkan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen BULOG dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran. Kami terus mendorong seluruh mitra penyalur untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta memastikan beras SPHP dapat diterima masyarakat sesuai tujuan program pemerintah,” tegas Maruly.
Ia menambahkan, seluruh jajaran BULOG di wilayah Sumatera Barat juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap setiap tahapan distribusi. Dengan demikian, pelaksanaan program SPHP dapat berlangsung secara tertib dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pengawasan tersebut turut mencakup pembinaan dan evaluasi terhadap jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK) yang selama ini menjadi salah satu akses masyarakat untuk mendapatkan beras SPHP.
BULOG mengingatkan seluruh mitra agar menjalankan distribusi sesuai aturan, terutama menyangkut ketentuan harga jual dan larangan penyalahgunaan beras yang merupakan bagian dari program pemerintah. Evaluasi secara berkala juga akan dilakukan guna memastikan seluruh rantai distribusi berjalan sebagaimana mestinya.
Melalui langkah tersebut, BULOG berharap penyaluran beras SPHP semakin transparan, terkontrol, dan tepat sasaran sekaligus menekan kemungkinan terjadinya penyimpangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
BULOG menegaskan, pembenahan sistem distribusi ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberhasilan program SPHP dalam mempertahankan ketersediaan pasokan serta kestabilan harga beras secara nasional.
Perusahaan berkomitmen menjalankan amanah pemerintah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat. Selain itu, BULOG juga menyatakan dukungannya terhadap proses penegakan hukum oleh aparat berwenang serta siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai peraturan yang berlaku agar dugaan pelanggaran dapat ditangani secara objektif.(da*)


