 | |
| Suahasil Nazara Masuk, Arah Fiskal Indonesia Mulai Berubah? |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Pergantian Menteri Keuangan memiliki arti penting bagi pelaku pasar, bukan hanya soal perubahan pejabat di bidang fiskal. Investor saham, obligasi, maupun valuta asing turut mencermati siapa yang memegang kendali atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama terkait upaya pemerintah menjaga pertumbuhan sekaligus mempertahankan kepercayaan pasar.
Pada 14 September 2026, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan untuk menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam pernyataan perdananya, Suahasil menegaskan perlunya menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Ia juga menyampaikan komitmen untuk mempertahankan defisit APBN 2026 pada level 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih di bawah ambang batas legal sebesar 3 persen.
Profil Suahasil menjadi salah satu hal yang diperhatikan pasar. Ia telah lama berkecimpung di lingkungan Kementerian Keuangan. Ekonom Universitas Indonesia tersebut menyelesaikan pendidikan doktor ekonomi di University of Illinois dan memperoleh jabatan profesor pada 2009. Kariernya di pemerintahan antara lain sebagai pimpinan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) serta Wakil Menteri Keuangan sejak 2019.
Pengalaman tersebut memperlihatkan kedekatannya dengan pendekatan teknokratis dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan fiskal.
Arah kebijakan Suahasil berpotensi memiliki penekanan yang berbeda dibandingkan era Purbaya. Saat menjabat Menteri Keuangan, Purbaya dikenal mendorong kebijakan yang lebih ekspansif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga likuiditas. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun pada sejumlah bank BUMN guna memperkuat likuiditas. Kebijakan tersebut tetap berjalan meski terjadi pergantian Menteri Keuangan.
Sementara itu, pernyataan awal Suahasil lebih banyak menyoroti penguatan kredibilitas fiskal, efektivitas belanja negara, pengendalian defisit, serta kesinambungan kebijakan. Meski demikian, menjaga disiplin fiskal tidak serta-merta berarti pemerintah harus mengurangi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Persoalan utamanya adalah menemukan keseimbangan agar APBN tetap dipercaya pasar, namun pada saat yang sama tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap aktivitas ekonomi domestik.
Bagi investor, arah kebijakan tersebut dapat tercermin pada sejumlah indikator pasar. Penguatan kredibilitas fiskal berpotensi membantu menjaga pergerakan yield Surat Berharga Negara (SBN) dan nilai tukar rupiah, sekaligus memengaruhi persepsi risiko terhadap aset Indonesia.
Di sisi lain, konsolidasi fiskal yang terlalu ketat dapat mengurangi stimulus terhadap permintaan domestik dan berpotensi memengaruhi prospek kinerja sejumlah perusahaan tercatat di bursa.
Karena itu, pergantian Menteri Keuangan belum dapat langsung diterjemahkan sebagai sinyal positif maupun negatif bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Investor dapat mencermati setidaknya tiga indikator utama, yakni perkembangan defisit APBN, pergerakan yield SBN, serta nilai tukar USD terhadap rupiah.
Ketiga indikator tersebut akan menjadi bagian penting untuk melihat bagaimana arah kebijakan fiskal di bawah Suahasil berkembang dan apakah pergantian Menteri Keuangan membawa perubahan berarti terhadap persepsi pasar terhadap kredibilitas fiskal Indonesia.(da*)
