Jakarta, Rakyatterkini.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Barat (Sumbar) menjadi perhatian. Kondisi tersebut dinilai janggal karena di tengah antrean panjang kendaraan di beberapa SPBU, persediaan solar dari Pertamina disebut masih mencukupi.
Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh mempertanyakan penyebab kelangkaan tersebut. Menurutnya, kondisi kekurangan solar semestinya tidak terjadi apabila pasokan yang tersedia memang berada dalam kondisi aman.
“Kalau stok dari Pertamina aman, mengapa solar bisa langka?” kata Rahmat Saleh, Kamis (3/9/2026).
Ia menduga persoalan tersebut berkaitan dengan sistem distribusi di lapangan. Karena itu, rantai penyaluran solar perlu ditelusuri untuk mengetahui penyebab terjadinya kelangkaan.
Rahmat juga tidak menutup kemungkinan adanya kebocoran atau penyalahgunaan solar bersubsidi. Ia meminta pengawasan diperkuat sehingga BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat dan sektor yang berhak.
“Kalau stok aman tetapi di lapangan terjadi kelangkaan, berarti perlu dicari titik persoalannya. Bisa saja solar subsidi dialihkan untuk kepentingan lain. Pengawasan Pertamina harus diperketat, termasuk terhadap dugaan penggunaan untuk tambang ilegal,” tegasnya.
Selain Pertamina, Rahmat mendorong keterlibatan aparat kepolisian dalam mengawasi distribusi solar subsidi. Menurut dia, pengawasan akan lebih efektif apabila dilakukan secara bersama-sama.
“Patra Niaga sudah mengambil langkah cepat. Namun, pengawasan juga perlu melibatkan Polri,” ujarnya.
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Jumat (4/9/2026). Agenda tersebut akan membahas persoalan distribusi solar sekaligus upaya memperkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi di sejumlah daerah.
Pertamina Patra Niaga juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan distribusi solar bersubsidi berlangsung sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Penanganan tersebut dilakukan setelah persoalan kelangkaan solar di Sumbar dilaporkan kepada COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria.
Dony kemudian meminta jajaran Pertamina Patra Niaga segera mengambil tindakan untuk merespons persoalan tersebut.
“Saya panggil segera Dirut Patra Niaga,” ujar Dony.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan persoalan distribusi solar kepada Dony Oskaria saat keduanya bertemu di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Dalam pertemuan itu, Mahyeldi menyebut masih banyak masyarakat yang mengeluhkan distribusi solar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar.
Selain membahas ketersediaan dan distribusi solar, pertemuan tersebut turut membicarakan sejumlah rencana strategis pembangunan Sumatera Barat. Beberapa di antaranya mencakup pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), penanganan pertambangan tanpa izin (PETI), pengembangan energi baru terbarukan, optimalisasi gas Sinamar, pembangunan jalan tol, serta rencana pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur.(da*)


