 |
| Konferensi Republik dan Kabinet Bayangan Indonesia |
Padang, Rakyatterkini.com – Konferensi Republik bersama Kabinet Bayangan Indonesia menjadi wadah bagi masyarakat untuk membicarakan berbagai persoalan mengenai arah kepemimpinan, ekonomi, politik, serta sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Forum tersebut berlangsung di Kampus Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Senin (31/8/2026). Sejumlah unsur masyarakat hadir dalam kegiatan itu, mulai dari akademisi, aktivis, mahasiswa, seniman hingga tokoh publik.
Di antara narasumber yang hadir yakni akademisi Unand sekaligus penggagas Kabinet Bayangan Indonesia, Feri Amsari, serta mantan Menteri ESDM periode 2014-2016, Sudirman Said.
Feri Amsari menjelaskan, konferensi tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan ruang dialog yang lebih terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pemikiran terkait penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
Menurutnya, Konferensi Republik dan Kabinet Bayangan Indonesia diharapkan dapat menjadi wadah untuk merumuskan berbagai pemikiran baru guna memperbaiki tata kelola pemerintahan yang dinilai masih menghadapi sejumlah persoalan.
“Kita mencari gagasan-gagasan baru untuk memperbaiki tata kelola negara yang bermasalah. Harapannya, ini menjadi sebuah kekuatan baru kita,” ujarnya.
Ia mengatakan, pembahasan dalam konferensi mencakup berbagai isu, seperti kepemimpinan, ekonomi, politik ekonomi, hingga persoalan konstitusi dan ketatanegaraan.
Feri menyoroti persoalan kebijakan yang dinilainya belum tertata dengan baik serta praktik kepemimpinan yang dianggap belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip konstitusional.
“Kita melihat dari berbagai sudut pandang. Persoalan kebijakan yang carut-marut, persoalan kepemimpinan yang tidak menjalankan tata kelola kenegaraan secara konstitusional dan mengabaikan nilai-nilai yang kita yakini publik, itu akan menghancurkan negara,” katanya.
Dalam pelaksanaan konferensi di Sumatera Barat, pembahasan juga mendapatkan inspirasi dari seni dan kebudayaan Minangkabau. Feri menilai berbagai nilai yang terkandung dalam budaya tersebut dapat menjadi bahan pemikiran untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
Selain persoalan kepemimpinan, isu ekonomi juga menjadi salah satu topik yang mendapat perhatian dalam forum tersebut.
Feri menambahkan, Konferensi Republik tidak hanya dilaksanakan di Sumatera Barat. Kegiatan serupa akan digelar di sejumlah daerah dengan melibatkan jaringan masyarakat sipil di masing-masing wilayah.
Berbagai hasil diskusi nantinya akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, publik dapat mengetahui gagasan yang muncul sekaligus menjadikannya bahan masukan bagi para pengambil kebijakan.
Peserta konferensi berasal dari beragam latar belakang, termasuk akademisi, seniman, organisasi nonpemerintah (NGO), mahasiswa, serta kelompok masyarakat sipil lainnya.
Sementara itu, Sudirman Said menilai Konferensi Republik merupakan forum yang mengedepankan partisipasi banyak kelompok masyarakat. Pada kegiatan di Unand, Program Studi Tata Negara turut terlibat sebagai salah satu penyelenggara dengan mengusung tema “Menata Konstitusional Republik yang Sebenarnya”.
Sudirman menilai tema tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kondisi kehidupan bernegara saat ini. Menurutnya, konstitusi memiliki peran penting dalam mengarahkan sekaligus menata kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia juga melihat terdapat sejumlah aspek kehidupan republik yang mulai menjauh dari gagasan dan cita-cita para pendiri bangsa ketika Indonesia didirikan.
Karena itu, forum tersebut diharapkan dapat menjadi sarana untuk kembali mengingat prinsip-prinsip serta cita-cita yang menjadi dasar berdirinya Indonesia.
“Jadi kita ingin negara, kita ingin kembali menyegarkan ingatan sesuai dengan apa yang dirancang pada waktu merdeka dulu,” ujarnya.
Konferensi Republik merupakan forum yang dibangun sebagai bagian dari gerakan dan konsolidasi masyarakat sipil untuk mendorong penataan kembali kehidupan demokrasi serta memperkuat prinsip republik yang berlandaskan konstitusi.
Adapun Kabinet Bayangan Indonesia merupakan inisiatif yang melibatkan koalisi masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis. Wadah tersebut dibentuk pada Juli 2026 sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme checks and balances terhadap pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto.(da*)
