 |
| Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, reses di Komplek Graha Bungo Mas, RT 05/RW 01, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah. |
PADANG – Reses Masa Sidang I Tahun 2026 menjadi kesempatan bagi pimpinan DPRD Kota Padang untuk tidak hanya duduk mendengar laporan masyarakat, tetapi turun langsung melihat persoalan yang dihadapi warga.
Empat unsur pimpinan DPRD Kota Padang menyebar ke sejumlah wilayah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Berbagai persoalan mengemuka, mulai dari jalan dan drainase, banjir, fasilitas sosial, mekanisme dana hibah, hingga pembinaan olahraga bagi generasi muda.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mendatangi langsung warga di Komplek Graha Bungo Mas, RT 05/RW 01, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Sabtu (5/9/2026).
Di kawasan yang telah dihuni lebih dari 300 kepala keluarga tersebut, persoalan infrastruktur menjadi perhatian utama warga. Salah satunya kondisi jalan utama yang menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat setiap hari.
Muharlion bahkan meninjau langsung kondisi jalan tersebut. Sebagian pembangunan telah direalisasikan pada 2026, namun masih terdapat sejumlah ruas yang membutuhkan penanganan lanjutan.
Menurut Muharlion, pembangunan jalan akan terus didorong secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Ia berharap perbaikan jalan utama dapat dilanjutkan pada 2027 sehingga akses masyarakat menjadi lebih nyaman.
“Jalan utama ini memang menjadi salah satu perhatian kita. Mudah-mudahan pada 2027 bisa kita selesaikan secara bertahap,” ujar Muharlion.
Selain jalan utama, warga juga menyampaikan kebutuhan pembangunan jalan lingkungan, fasilitas posyandu serta tempat berkumpul bagi pemuda dan masyarakat.
Persoalan banjir turut menjadi perhatian. Saat hujan dengan intensitas tinggi, sejumlah kawasan masih menghadapi genangan. Muharlion menilai penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial karena berkaitan dengan sistem aliran air yang lebih luas.
Karena itu, diperlukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Balai Sungai, agar persoalan banjir dapat ditangani secara menyeluruh.
 |
| Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, reses di Air Tawar. |
Berbeda dengan lokasi reses lainnya, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, memilih reses di Air Tawar, sebagai ruang menyerap aspirasi masyarakat pada Minggu (6/9/2026).
Di sana, Mastilizal berdialog dengan pengurus Sekolah Sepak Bola (SSB), atlet, pelatih dan pecinta olahraga.
Pembinaan sepak bola usia dini menjadi salah satu perhatian utama. Menurut Mastilizal, potensi pemain muda Kota Padang harus mendapatkan ruang pembinaan yang terarah dan berkelanjutan.
SSB, katanya, tidak cukup hanya menjadi tempat anak-anak berlatih dan bermain. Lebih dari itu, SSB diharapkan mampu menjadi wadah pembentukan atlet muda dengan sistem pembinaan yang jelas.
Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, PSSI, klub, dunia usaha, pelatih hingga orang tua. Dukungan sarana olahraga, kompetisi serta peningkatan kualitas pelatih juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat.
Bagi Mastilizal, olahraga bukan semata soal mengejar prestasi. Lapangan olahraga juga dapat menjadi ruang untuk membentuk karakter generasi muda.
Melalui olahraga, anak-anak dan remaja dapat belajar disiplin, sportivitas, kerja sama serta tanggung jawab. Aktivitas tersebut sekaligus menjadi pilihan positif bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi mereka.
Aspirasi masyarakat juga dihimpun Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub dalam reses yang berlangsung di Banang Cafe Nanggalo, 2–5 September 2026.
Pertemuan berlangsung hangat. Warga menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pembangunan di lingkungan mereka.
Dua persoalan yang cukup banyak disorot yakni mekanisme pengurusan dana hibah serta kondisi drainase atau riol yang rusak pascabencana.
 |
| Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub, reses di Banang Cafe Nanggalo. |
Dalam pengurusan dana hibah, warga mengaku masih menghadapi sejumlah kendala dalam memahami persyaratan, mata anggaran hingga skema pengajuan bantuan.
Osman Ayub menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian karena dana hibah berkaitan dengan kebutuhan organisasi masyarakat, rumah ibadah maupun kelompok warga.
Ia mendorong agar sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat diperkuat. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami prosedur dan mengajukan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara persoalan riol juga dinilai mendesak. Drainase yang rusak atau tersumbat dikhawatirkan memperparah genangan ketika hujan kembali turun.
Osman menyatakan akan mengawal aspirasi tersebut dengan berkoordinasi bersama OPD teknis agar perbaikan infrastruktur pascabencana dapat menjadi salah satu prioritas penanganan.
Menurutnya, reses bukan sekadar agenda mendengarkan keluhan masyarakat. Lebih dari itu, reses merupakan bagian dari proses membawa kebutuhan warga ke meja pembahasan kebijakan dan anggaran.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Jupri, membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam reses di Mushalla Nurul Zikilah, Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Jumat (5/9/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri berbagai unsur masyarakat, mulai dari pemerintah kecamatan dan kelurahan, tokoh agama, niniak mamak, Bundo Kanduang, pemuda, Karang Taruna hingga pengurus mushalla.
 |
| Wakil Ketua DPRD Kota Padang Jupri, reses di Mushalla Nurul Zikilah, Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung. |
Bagi Jupri, bertemu langsung dengan masyarakat penting untuk memastikan kebijakan pembangunan tetap berada dalam jalur kebutuhan warga.
Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat, katanya, akan menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.
Namun, Jupri mengingatkan bahwa tidak semua usulan dapat direalisasikan sekaligus. Pelaksanaannya harus mempertimbangkan skala prioritas, kewenangan pemerintah daerah serta kemampuan keuangan Kota Padang.
“Reses ini adalah kesempatan kita untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Setiap aspirasi yang disampaikan akan kami catat dan menjadi bahan untuk diperjuangkan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan anggaran daerah,” kata Jupri.
Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawal pembangunan. Menurutnya, komunikasi antara warga dan wakil rakyat harus terus terjaga sehingga persoalan di tingkat lingkungan dapat lebih cepat diketahui dan dicarikan solusi melalui kebijakan pemerintah daerah.
Menjemput Suara Warga
Rangkaian reses empat unsur pimpinan DPRD Kota Padang tersebut memperlihatkan satu hal penting, persoalan masyarakat tidak selalu sama di setiap wilayah.
Di satu tempat, warga membutuhkan jalan yang lebih baik. Di wilayah lain, banjir dan drainase menjadi persoalan yang harus segera ditangani. Ada pula masyarakat yang membutuhkan kemudahan memahami mekanisme dana hibah hingga ruang pembinaan olahraga bagi anak-anak dan remaja.
Seluruh aspirasi tersebut menjadi catatan bagi DPRD Kota Padang untuk dikawal sesuai tugas dan kewenangannya.
Reses akhirnya bukan sekadar pertemuan rutin antara wakil rakyat dan konstituen. Ia menjadi jembatan yang mempertemukan suara masyarakat dengan kebijakan pembangunan.
Dengan turun langsung ke lapangan, mendengar keluhan dan melihat kondisi secara nyata, pimpinan DPRD dapat membawa persoalan warga ke ruang pembahasan yang lebih konkret.
Sebab, pembangunan yang benar-benar menyentuh masyarakat tidak cukup hanya dirancang dari balik meja. Ia harus berangkat dari suara warga dan persoalan nyata yang mereka hadapi sehari-hari. (adv)
