 |
| Otorita IKN bersama BNPB dan TNI AU menyiapkan water bombing |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mulai mendapat perhatian serius karena berpotensi menjalar ke zona inti IKN.
Pemerintah pun memperkuat upaya pengendalian kebakaran dengan mengerahkan operasi water bombing serta melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, pemadaman melalui udara terus dilakukan bersamaan dengan operasi modifikasi cuaca. Penanganan dari darat juga melibatkan sejumlah unsur untuk mempercepat pengendalian titik api.
Menurutnya, personel TNI dan Polri, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Otorita IKN, hingga pihak perusahaan turut dikerahkan dalam operasi tersebut.
"Operasi water bombing terus berjalan. Untuk operasi modifikasi cuaca juga dilakukan, begitu pula pemadaman dari darat yang melibatkan TNI-Polri, Manggala Agni, KPH, OIKN, serta perusahaan," ujar Raja Juli setelah meninjau langsung penanganan karhutla di kawasan IKN.
Peninjauan dilakukan bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di kawasan Bukit Tengkorak, Senin (14/9/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan kebakaran berjalan secara terkoordinasi sekaligus mengantisipasi agar kobaran api tidak meluas menuju kawasan inti IKN.
Sebelumnya, Otorita IKN telah memperkuat sistem pengendalian karhutla dengan membentuk satuan reaksi cepat yang melibatkan berbagai pihak. Kawasan penanganan juga telah dibagi menjadi tujuh klaster untuk mempermudah koordinasi di lapangan.
Raja Juli menyebut penanganan karhutla dilakukan secara bersama-sama sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat, TNI, Polri, BNPB, Kementerian Kehutanan, OIKN, pemerintah daerah, serta masyarakat dikerahkan untuk mengendalikan kebakaran.
"Seperti yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto, seluruh pihak bahu-membahu, mulai dari TNI, Polri, BNPB, Kementerian Kehutanan, OIKN, pemerintah daerah hingga masyarakat. Tujuannya agar api tidak sampai masuk ke zona inti OIKN," katanya.(da*)
