 |
| Wabup Tanah Datar Dorong OPD Berinovasi |
Tanah Datar, Rakyatterkini.com — Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat turut memengaruhi pelaksanaan 10 Program Unggulan dan 7 Program Strategis Kabupaten Tanah Datar.
Untuk menjaga agar sasaran pembangunan tetap tercapai, pemerintah daerah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mencari berbagai solusi dan inovasi.
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menegaskan bahwa kondisi keterbatasan anggaran harus mendorong OPD untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan potensi maupun peluang yang ada.
Menurut Fadly, sejumlah program prioritas daerah mengalami kendala dalam pelaksanaannya sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Karena itu, OPD yang bertanggung jawab terhadap program tersebut diminta menyusun langkah-langkah inovatif agar pelaksanaannya tetap berjalan.
Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Program Unggulan dan Program Strategis Daerah yang berlangsung di Aula Eksekutif, Rabu (2/9/2026).
Ia juga meminta pemerintah daerah lebih optimal dalam memanfaatkan berbagai program serta dukungan yang diberikan pemerintah pusat. Salah satunya melalui bantuan Kementerian Pertanian yang dapat disinergikan untuk memperkuat potensi sektor pertanian di Tanah Datar.
Selain dukungan pemerintah pusat, Fadly menilai iklim investasi yang mudah dan kondusif juga penting untuk menunjang pembangunan daerah. Menurutnya, kehadiran investasi tidak hanya membuka kesempatan kerja, tetapi juga dapat meningkatkan penggunaan bahan baku lokal dan memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Di sisi lain, Kepala Bappeda Litbang Tanah Datar Adriyanti Rustam menyampaikan bahwa perkembangan pelaksanaan program hingga Triwulan II 2026 menunjukkan hasil yang belum merata. Ada OPD yang mampu mencapai bahkan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, namun terdapat pula sejumlah OPD yang pencapaiannya masih jauh dari target.
Adriyanti menilai program yang realisasinya masih rendah harus menjadi perhatian dan segera mendapat langkah percepatan.
Ia menjelaskan, proses percepatan program masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan anggaran, persoalan regulasi, kualitas perencanaan dan administrasi, hingga koordinasi antara OPD dengan pemerintahan nagari.(da*)
