 |
| Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria saat mengikuti rapat |
Padang, Rakyatterkini.com – DPRD Sumatera Barat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) serta Sumbangan Pihak Ketiga dari perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di wilayah Sumbar.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, menindaklanjuti upaya tersebut dengan mendatangi jajaran direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), perusahaan induk PT Semen Padang, pada Rabu (2/9/2026). Dalam kunjungan itu, Nanda turut didampingi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar.
Rombongan diterima langsung Direktur Utama SIG Indriefffouny Indra, Direktur Keuangan SIG Sigit Prastowo, Direktur Keuangan PT Semen Padang Iskandar Zulkarnain Lubis, bersama jajaran manajemen kedua perusahaan.
Pertemuan tersebut salah satunya membahas kontribusi Sumbangan Pihak Ketiga dari PT Semen Padang serta kewajiban perusahaan dalam pembayaran PAP.
Nanda menyampaikan apresiasi atas dukungan SIG dan PT Semen Padang terhadap berbagai program pembangunan di Sumatera Barat selama ini.
Ia mengatakan, PT Semen Padang dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemprov Sumbar dengan nilai sekitar Rp10 miliar per tahun. DPRD berharap kontribusi tersebut dapat meningkat pada 2026.
Selain sektor industri, Nanda juga menyoroti potensi penerimaan PAP dari perusahaan perkebunan berskala besar. Menurutnya, terutama perusahaan kelapa sawit yang memanfaatkan air permukaan untuk kegiatan operasional perlu memenuhi kewajiban pajaknya.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, terdapat 41 perusahaan perkebunan yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Air Permukaan. Total kewajiban PAP perusahaan-perusahaan tersebut mencapai Rp114,28 miliar.
Namun, penerimaan yang telah masuk ke Bapenda baru sekitar Rp179,70 juta. Artinya, masih terdapat tunggakan pajak sekitar Rp114,10 miliar.
Tunggakan tersebut tersebar di sejumlah wilayah. Pasaman Barat menjadi daerah dengan nilai terbesar, yakni sekitar Rp77,77 miliar. Selanjutnya Dharmasraya Rp13,06 miliar, Pesisir Selatan Rp11,88 miliar, Agam Rp7,31 miliar, Padang Aro Rp3,56 miliar, serta Sijunjung sekitar Rp496,18 juta.
Nanda menegaskan, peningkatan penerimaan PAP dari sektor perkebunan menjadi salah satu perhatian DPRD Sumbar. Hal itu tidak terlepas dari besarnya peran komoditas sawit terhadap aktivitas ekonomi dan ekspor daerah.
Pada semester pertama 2026, produk sawit beserta turunannya tercatat menyumbang 85,39 persen dari total ekspor Sumbar yang mencapai US$1,568 miliar.
Karena itu, Nanda menilai perusahaan perkebunan besar yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak perlu memenuhi kewajiban PAP sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan, Pemprov bersama DPRD Sumbar sebelumnya telah melakukan sosialisasi mengenai penerapan PAP kepada perusahaan. Kebijakan tersebut juga telah melalui pembahasan dan kajian bersama, termasuk dengan melibatkan tenaga ahli.
Menurut Nanda, besaran kewajiban pajak masing-masing perusahaan dihitung berdasarkan aturan yang berlaku. Meski demikian, pemerintah daerah tetap memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk berdiskusi apabila memiliki perbedaan perhitungan mengenai besaran PAP.
Nanda juga menyampaikan bahwa DPRD Sumbar dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Koordinasi tersebut ditujukan untuk mendorong pemenuhan kewajiban PAP oleh perusahaan perkebunan yang berada di bawah naungan BUMN.
Ia berharap peningkatan penerimaan PAP dan Sumbangan Pihak Ketiga dapat memberikan tambahan bagi PAD. Dengan demikian, kapasitas fiskal Pemprov Sumbar semakin kuat untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Direktur Utama SIG Indriefffouny Indra menyambut baik pertemuan tersebut. Ia menilai komunikasi antara SIG, PT Semen Padang dan Pemprov Sumbar penting untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan daerah.
SIG, kata dia, siap terus bekerja sama dan memberikan kontribusi positif bagi Sumatera Barat. Masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut juga akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti oleh perusahaan.(da*)
