 |
| BPK Beri Masukan Pengelolaan PAD Solsel |
Padang Aro, Rakyatterkini.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat meminta Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mempercepat penyempurnaan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan dalam exit meeting pemeriksaan pendahuluan atas kepatuhan pengelolaan PAD yang telah berlangsung sejak 19 Agustus 2026. Pertemuan tersebut sekaligus menandai berakhirnya penugasan pemeriksaan pendahuluan oleh tim BPK.
Dalam kesempatan itu, BPK menyampaikan gambaran hasil pemeriksaan awal beserta sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola pendapatan.
Exit meeting turut dihadiri Bupati Solok Selatan H. Khairunas bersama Asisten Administrasi Umum, Kepala Inspektorat Kabupaten Solok Selatan, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Pengendali Teknis BPK RI, Dalnis, menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu segera melengkapi sejumlah Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi aturan pelaksana dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Menurutnya, keberadaan regulasi turunan tersebut penting untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan pemungutan serta pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Dengan aturan yang lebih lengkap, pengelolaan PAD diharapkan dapat berlangsung lebih tertib dan optimal.
BPK menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan saat ini masih berada pada tahap pendahuluan. Pemeriksaan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci pada tahap berikutnya.
Karena itu, berbagai catatan yang disampaikan dalam exit meeting diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemkab Solok Selatan untuk melakukan perbaikan sebelum pemeriksaan lanjutan dilaksanakan.
Bupati Solok Selatan H. Khairunas mengapresiasi pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Sumatera Barat. Ia juga menyampaikan terima kasih atas masukan yang diberikan selama proses pemeriksaan.
Khairunas menilai, pemeriksaan BPK beserta rekomendasi yang disampaikan merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki tata kelola serta meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah.(Alwis)
