 |
| Wakil Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Marsma TNI Ridha Hermawan, saat meninjau huntap. |
Agam, Rakyatterkini.com — Proses pemulihan Kabupaten Agam pascabencana terus menunjukkan perkembangan. Dari 13 indikator pemerintahan dan kemasyarakatan yang dipantau Satgas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, 11 indikator kini telah berstatus hijau.
Capaian tersebut terungkap saat Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, menerima kunjungan Wakil Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Marsma TNI Ridha Hermawan, di Rumah Dinas Wakil Bupati Agam, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus memetakan berbagai kebutuhan yang masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat maupun koordinasi lintas kewenangan.
Marsma TNI Ridha Hermawan mengatakan, Satgas Nasional secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi bersama pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak bencana. Pemantauan dilakukan untuk memastikan perkembangan penanganan di lapangan terus terukur sekaligus memperbarui data pemulihan.
“Kami setiap hari berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, sekaligus terus meng-update data-data terkait penanganan pascabencana,” ujarnya.
Dari 13 indikator yang dipantau, sebanyak 11 indikator di Kabupaten Agam telah berada pada status hijau. Sedangkan dua indikator lainnya masih berstatus kuning, yakni normalisasi sungai serta dukungan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat atau hilang.
Menurut Ridha, capaian tersebut menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam proses pemulihan Agam.
“Awalnya indikator kuning masih cukup banyak, namun sekarang sudah banyak sekali progresnya,” ungkapnya.
Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal menyambut baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan Satgas Nasional. Ia menilai kehadiran tim tersebut penting untuk melihat langsung perkembangan penanganan sekaligus membuka ruang koordinasi terhadap persoalan yang belum mampu dituntaskan pemerintah daerah.
“Kami yakin dan percaya kedatangan Bapak Ridha beserta rombongan ingin melihat progres apa yang sudah kami lakukan. Kami juga percaya kedatangan Pak Ridha dan rombongan untuk membantu kami apabila masih terdapat kendala ataupun kekurangan yang diperlukan dalam membantu Kabupaten Agam,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Agam memaparkan sejumlah persoalan yang masih membutuhkan dukungan lintas pemerintahan.
Salah satunya terkait penanganan ruas jalan provinsi Manggopoh–Kelok 44–Padang Lua yang terdampak longsor. Karena merupakan kewenangan provinsi, percepatan penanganannya membutuhkan koordinasi antara Pemkab Agam dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di kawasan Padang Madani atau lahan eks Inang Sari. Pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada akhir September 2026.
Namun, pembangunan huntap tidak hanya membutuhkan kesiapan lahan dan bangunan. Ketersediaan air bersih juga menjadi kebutuhan mendasar yang harus dipastikan sejak awal.
Pemkab Agam menyiapkan sejumlah alternatif, mulai dari pembangunan sumur air tanah hingga penyediaan jaringan perpipaan melalui PDAM. Pemerintah daerah berharap dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan jaringan air bersih tersebut karena kebutuhan anggarannya cukup besar.
Di tengah proses evaluasi, rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai infrastruktur terdampak bencana tetap berjalan.
Penanganan meliputi jalan, jembatan, irigasi, fasilitas pendidikan, pemadam kebakaran, jaringan air bersih serta sejumlah infrastruktur pendukung lainnya.
Koordinasi antara Pemkab Agam, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah pusat juga terus diperkuat, terutama dalam pengawasan pekerjaan dan pemetaan risiko terhadap sejumlah paket kegiatan yang menghadapi kendala.
Kendala tersebut antara lain menyangkut persoalan lahan, kawasan hutan, penyesuaian anggaran hingga aspek administrasi.
Pemkab Agam menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berhenti pada upaya mengembalikan infrastruktur dan pelayanan masyarakat seperti sebelum bencana.
Lebih dari itu, seluruh proses pemulihan diharapkan menjadi momentum untuk membangun kembali daerah dengan kondisi yang lebih siap dan tangguh menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Dengan 11 indikator sudah berstatus hijau, Agam kini memasuki fase penting dalam pemulihan. Dua indikator yang masih kuning menjadi pekerjaan yang terus dikejar melalui dukungan dan koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat. (vani)
