 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah pada pembukaan pelatihan |
Padang, Rakyatterkini.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengelola pembiayaan pembangunan daerah melalui pelatihan Debt Management Unit (DMU).
Kegiatan yang berlangsung hingga 7 Agustus 2026 tersebut merupakan kerja sama antara Pemprov Sumbar, Asian Development Bank (ADB), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Pelatihan digelar di Aula Kantor Bappeda Sumbar pada Senin (3/8/2026).
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengatakan pembentukan DMU menjadi langkah penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan menyusun strategi pembiayaan pembangunan secara profesional. Dengan adanya DMU, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Menurut Mahyeldi, DMU nantinya memiliki tugas menyusun strategi pembiayaan daerah, melakukan analisis kapasitas fiskal, mengelola risiko pembiayaan, menyiapkan studi kelayakan proyek, hingga memastikan kesiapan aset yang dapat dibiayai melalui berbagai skema pendanaan. Oleh sebab itu, aparatur yang tergabung dalam unit tersebut harus memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai.
Ia menjelaskan, kebutuhan pembangunan di Sumatera Barat terus meningkat, mulai dari pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, layanan kesehatan, peningkatan konektivitas, hingga penanganan kebencanaan. Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah masih memiliki keterbatasan sehingga diperlukan inovasi dalam mencari sumber pembiayaan baru yang tetap mengedepankan tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian.
Mahyeldi menegaskan, pemerintah daerah harus mampu merancang sistem pembiayaan yang profesional, inovatif, dan akuntabel agar berbagai kebutuhan pembangunan dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
Salah satu upaya yang tengah dipersiapkan Pemprov Sumbar adalah penerbitan Sukuk Daerah pada tahun 2027. Dalam proses tersebut, DMU diharapkan menjadi ujung tombak mulai dari penyusunan perencanaan, penyiapan proyek, hingga pengelolaan pembiayaan.
Selain menyusun strategi pendanaan, keberadaan DMU juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat, regulator, investor, dan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan kredibel.
Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Yuli Sri Wilanti, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mempersiapkan pembentukan DMU serta rencana penerbitan Sukuk Daerah. Selama lima hari pelatihan, peserta akan memperoleh materi mengenai regulasi pembiayaan daerah, kelembagaan DMU, pemilihan proyek prioritas, strategi pengelolaan utang, manajemen risiko, hingga tata cara penerbitan Sukuk Daerah.
Ia berharap pelatihan tersebut dapat menghasilkan aparatur yang mampu mengelola pembiayaan pembangunan secara profesional sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan skema pembiayaan yang inovatif.
Sementara itu, Deputi Country Director Indonesia Resident Mission Asian Development Bank (ADB), Kania Satwika Dipora, menegaskan komitmen ADB untuk terus mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan berbagai alternatif pembiayaan pembangunan. Menurutnya, pembentukan DMU akan memperkuat sistem pengelolaan pembiayaan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Bappenas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Asian Development Bank. Melalui kegiatan tersebut, Pemprov Sumbar menargetkan terbentuknya tim DMU yang siap mengelola pembiayaan pembangunan daerah secara profesional sebagai bagian dari persiapan penerbitan Sukuk Daerah pada 2027.(da*)
