 |
| Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI |
Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah atau host region Indian Ocean High-Level Forum 2027.
Usulan tersebut disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat menerima kunjungan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Santo Darmosumarto, di Istana Gubernuran, Senin (10/8/2026).
Pertemuan itu membahas upaya memperkuat hubungan dan kerja sama Indonesia dengan negara-negara yang tergabung dalam Indian Ocean Rim Association (IORA). Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi menawarkan Sumbar sebagai lokasi penyelenggaraan forum internasional dengan mengusung tema “One Ocean, Boundless Opportunities — Satu Samudra, Peluang Tanpa Batas.”
Mahyeldi menjelaskan, posisi geografis Sumbar yang berada di pesisir barat Indonesia dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia menjadi salah satu alasan utama pengajuan tersebut. Selain letak strategis, Sumbar juga memiliki potensi besar di bidang budaya, pariwisata, ekonomi, kelautan, serta masyarakat yang terbuka terhadap kerja sama internasional.
“Sumatera Barat memiliki posisi strategis di pantai barat Indonesia, berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, serta memiliki kekayaan budaya, pariwisata, ekonomi, sumber daya kelautan, dan masyarakat yang terbuka terhadap dunia,” kata Mahyeldi.
Menurutnya, apabila dipercaya menjadi tuan rumah, forum tersebut tidak boleh hanya menjadi agenda internasional yang berlangsung di daerah. Sumbar ingin menjadikannya sebagai sarana untuk memperkuat keterlibatan daerah dalam jejaring kerja sama strategis di kawasan Samudra Hindia.
Forum itu nantinya diharapkan menjadi wadah yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, investor, akademisi, organisasi internasional, komunitas, hingga masyarakat. Berbagai pihak tersebut dapat membahas sekaligus merancang bentuk kerja sama yang lebih konkret.
Mahyeldi mengatakan, sejumlah isu yang dapat menjadi fokus antara lain tata kelola laut, pengembangan ekonomi biru, keberlanjutan lingkungan, konektivitas, perdagangan, serta kemitraan antardaerah dan antarnegara.
Ia berharap forum tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi menghasilkan aksi nyata. Bentuk kerja sama yang dapat dikembangkan mencakup investasi, perdagangan, business matching, ekonomi biru, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, inovasi, hingga penguatan konektivitas maritim.
Selain memperkuat hubungan antarnegara, Mahyeldi juga menilai jejaring IORA perlu diperluas dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian, daerah memiliki kesempatan lebih besar untuk membangun hubungan ekonomi dan pembangunan secara langsung dengan mitra di kawasan Samudra Hindia.
“Kerja sama kawasan Samudra Hindia harus memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah juga perlu memiliki ruang untuk membangun jejaring dan kolaborasi secara langsung dengan berbagai daerah dan pemangku kepentingan di negara-negara kawasan,” ujarnya.
Mahyeldi menuturkan, Indonesia memiliki peran penting di IORA karena termasuk salah satu negara pendiri organisasi tersebut. Indonesia juga mempunyai wilayah luas dengan garis pantai yang menghadap Samudra Hindia.
“Sumatera Barat siap mengambil bagian dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai regional convener sekaligus menjadi salah satu pintu gerbang kolaborasi di kawasan Samudra Hindia,” tegasnya.
Menanggapi tawaran tersebut, Santo Darmosumarto mengapresiasi berbagai gagasan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sumbar. Ia menyatakan Kementerian Luar Negeri siap mendukung berbagai inisiatif yang dapat memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Samudra Hindia.
Santo mengungkapkan, pada 2027 Kementerian Luar Negeri juga berencana menggelar sejumlah kegiatan workshop terkait pengembangan kemitraan negara-negara anggota IORA. Beberapa bidang yang menjadi perhatian antara lain pariwisata, penanggulangan bencana, dan ekonomi biru.
“Kami juga mendapatkan informasi dan siap memberikan dukungan bagi berbagai kerja sama, kegiatan, maupun forum yang akan diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, termasuk forum kerja sama di antara para pimpinan pemerintah daerah yang ada di kawasan Indian Ocean,” ungkap Santo.
Ia menilai peningkatan kerja sama tersebut dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mempererat hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Samudra Hindia. Kolaborasi juga dapat membuka peluang lebih luas bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur KSIA Aspasaf Kementerian Luar Negeri Febrian Irawati Mamesah, Asisten Deputi Hubungan Antarlembaga Internasional Kementerian Pariwisata Zulkifli Harahap, Kepala Biro Umum Andree Algamar, Kepala Dinas Pariwisata Lila Yanwar, Asisten Administrasi Pemerintahan Medi Iswandi, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Luhur Budianda.(da*)
