 |
| Riset UNAND Ungkap Strategi Petani Sumbar dan Sulsel Hadapi Perubahan Iklim Berbeda |
Padang, Rakyatterkini.com – Dampak perubahan iklim kini semakin nyata dirasakan sektor pertanian Indonesia. Kondisi cuaca yang sulit diprediksi membuat petani di berbagai daerah harus menghadapi ancaman terhadap produktivitas lahan dan keberlanjutan pangan.
Di tengah kekhawatiran mengenai krisis pangan, petani sebenarnya telah mengembangkan berbagai cara untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan. Namun, upaya tersebut belum selalu sejalan dengan kebijakan pertanian yang diterapkan secara nasional.
Hal itu terungkap melalui penelitian internasional berjudul Towards Climate-Resilient Farming Systems: Evaluating Vulnerability and Adaptation Options for Agriculture in West and East Indonesia. Riset tersebut dipimpin Prof. Rudi Febriamansyah dari Universitas Andalas (UNAND) bersama sejumlah peneliti dari dalam dan luar negeri.
Penelitian yang menjadi bagian dari Program International Research Network-EQUITY World Class University (WCU) itu membandingkan kondisi petani padi di dua wilayah dengan karakter iklim berbeda. Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, digunakan sebagai gambaran wilayah Indonesia bagian barat yang relatif basah, sedangkan Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, mewakili kawasan timur yang cenderung lebih kering.
Selain Prof. Rudi, penelitian ini melibatkan Yuerlita, Ph.D. dari UNAND, Dr. Sugeng Nugroho dari GWA Koto Tabang, Raza Ullah dari University of Agriculture Faisalabad, Pakistan, serta Dr. Malik Muhammad Shafi dari University of Agriculture Peshawar, Pakistan.
Hasil penelitian menunjukkan petani di kedua daerah sama-sama menghadapi tekanan akibat perubahan iklim. Pergeseran musim hujan, perubahan temperatur, kekeringan, hingga banjir menjadi persoalan yang dapat mengganggu proses budidaya dan masa panen.
Prof. Rudi menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi menghadapi perubahan iklim tidak bisa diterapkan dengan pola yang sama di seluruh Indonesia.
“Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan adaptasi perubahan iklim di sektor pertanian tidak dapat disamaratakan. Setiap daerah memiliki karakteristik, tingkat kerentanan, dan kapasitas adaptasi yang berbeda, sehingga intervensi yang dilakukan juga harus berbasis pada kondisi lokal,” ujarnya, Rabu (19/8/2026).
Penelitian dilakukan menggunakan metode campuran, meliputi survei rumah tangga, wawancara mendalam, serta pengamatan langsung di lapangan. Metode tersebut digunakan untuk mengetahui jenis ancaman yang paling banyak dirasakan petani sekaligus melihat cara mereka menghadapinya.
Di Tanah Datar, persoalan utama berkaitan dengan ketersediaan air. Sebanyak 96,2 persen petani menyebut perubahan pola curah hujan sebagai salah satu masalah yang mereka hadapi. Sementara itu, 95,7 persen responden merasakan peningkatan suhu dan 77 persen lainnya mengalami persoalan terkait ketersediaan air irigasi.
Kondisi berbeda ditemukan di Bulukumba. Di wilayah tersebut, kelebihan air menjadi salah satu ancaman terbesar. Sekitar 58,1 persen petani melaporkan sawah mereka terdampak banjir, dengan tingkat kejadian yang lebih tinggi dibandingkan wilayah penelitian di Sumatera Barat.
Perbedaan karakter ancaman tersebut turut memengaruhi pilihan strategi adaptasi. Petani di Sumatera Barat cenderung mengandalkan langkah-langkah agronomis dan pengelolaan lahan. Sekitar 25,4 persen petani melakukan diversifikasi tanaman, 23,9 persen menerapkan rotasi tanaman, sedangkan 20,6 persen menggunakan mulsa untuk membantu mempertahankan kelembapan tanah.
Sementara itu, petani di Sulawesi Selatan lebih banyak memanfaatkan pendekatan berbasis teknologi dan pemilihan varietas tanaman. Sebanyak 37,6 persen responden menggunakan benih yang dinilai lebih mampu menghadapi kondisi iklim ekstrem. Strategi tersebut diikuti penggunaan varietas berumur pendek sebesar 27,1 persen, diversifikasi tanaman 26,7 persen, dan penerapan agroforestri atau wanatani sebesar 26,2 persen.
Menurut Prof. Rudi, variasi strategi tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan petani menghadapi perubahan iklim sangat dipengaruhi kondisi lokal, termasuk pengetahuan masyarakat, sumber daya alam, serta ketersediaan air.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat kebijakan pertanian yang menyesuaikan karakter setiap wilayah. Penguatan peran penyuluh, pembenahan sistem irigasi, serta penerapan konsep pertanian cerdas iklim (climate-smart agriculture) dinilai menjadi sejumlah langkah yang perlu segera dilakukan.
Jika penanganan dilakukan secara lambat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh petani dalam bentuk penurunan hasil produksi dan kerugian ekonomi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional.
“Ketahanan pangan ke depan sangat bergantung pada kemampuan kita membantu petani beradaptasi. Karena itu, hasil riset harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah nyata yang dapat memperkuat ketahanan petani menghadapi perubahan iklim,” kata Prof. Rudi.
Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pertanian yang berbasis data dan kondisi lapangan. Langkah tersebut penting untuk meningkatkan kemampuan petani menghadapi perubahan iklim sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan Indonesia.(da*)
