 |
| Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) |
Padang, Rakyatterkini.com – Penanganan banjir yang selama ini menjadi persoalan berulang di sejumlah kawasan Kota Padang mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Upaya mencari solusi jangka panjang mulai dilakukan melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera.
Hal itu terlihat dalam pertemuan antara Wali Kota Padang Fadly Amran dan Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas PRR Wilayah Sumatera, Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang, di Gedung Putih, kediaman resmi Wali Kota Padang, Selasa (11/8/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, serta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Padang.
Dalam kesempatan itu, Fadly menjelaskan bahwa banjir dan bencana hidrometeorologi yang melanda Padang pada 3 Agustus 2026 menjadi peringatan penting bagi pemerintah. Peristiwa tersebut merupakan bencana besar kedua setelah banjir bandang yang terjadi pada November 2025.
Menurutnya, kondisi di sejumlah titik menunjukkan masih adanya kawasan yang membutuhkan penanganan serius dan dukungan pemerintah pusat. Karena itu, Pemko Padang kembali memperbarui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Dalam dokumen tersebut, kebutuhan anggaran untuk mendukung berbagai program penanganan banjir diperkirakan mencapai Rp955,771 miliar. Anggaran itu akan diarahkan untuk pembangunan dan pembenahan sejumlah infrastruktur pengendali banjir.
Beberapa rencana yang diajukan antara lain pembangunan waduk retensi di kawasan Air Pacah, pembenahan drainase Bypass di depan Kantor Wali Kota, perbaikan saluran crossing di sekitar Aciak Mart, serta normalisasi aliran Batang Maransi.
Selain itu, Pemko Padang mengusulkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir Batang Guo, pengendalian sedimentasi Batang Guo, pengembangan geoportal, hingga pemasangan sensor banjir di Batang Kuranji.
Fadly berharap seluruh usulan tersebut mendapat dukungan pemerintah pusat. Ia juga menekankan perlunya perubahan pola penanganan bencana, dari yang sebelumnya lebih banyak bersifat responsif menjadi langkah pencegahan dan mitigasi jangka panjang.
Menurutnya, upaya mengatasi banjir tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik. Penanganan harus terhubung dengan sistem pengelolaan lingkungan, tata ruang, serta strategi mitigasi bencana yang berkelanjutan.
Setelah pertemuan, Tim Satgas PRR yang dipimpin Brigjen Pol Yopie turun langsung melihat sejumlah lokasi terdampak. Peninjauan dilakukan di kawasan Lapau Munggu RT 01 dan RT 02 RW 06 serta kawasan Guo, Kelurahan Kuranji. Tim juga mengecek kawasan yang kerap mengalami genangan di sepanjang jalur Bypass Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah.
Dari hasil pemantauan, Yopie mengapresiasi langkah cepat Pemko Padang dalam menangani kondisi darurat. Namun, ia menilai banjir yang terjadi berulang kali membutuhkan kajian lebih luas, terutama terkait tata ruang dan rekayasa hidrologi.
Ia mengatakan hasil monitoring di sejumlah titik menunjukkan bahwa persoalan banjir di Padang bukan kejadian sekali saja. Oleh sebab itu, pola penanganannya perlu dibahas secara lebih menyeluruh agar solusi yang dihasilkan dapat bertahan dalam jangka panjang.
Yopie memastikan hasil evaluasi lapangan akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Dokumen R3P yang diajukan Pemko Padang juga akan dibawa untuk dibahas bersama kementerian terkait.
Ia menyampaikan bahwa usulan Wali Kota Padang akan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas untuk mendukung percepatan program rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Padang.(da*)
