 |
| Bupati Agam, Benni Warlis, menyerahkan bantuan. |
AGAM – Pemerintah Kabupaten Agam mempercepat pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda daerah itu pada 2025 lalu.
Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar masyarakat segera dapat kembali menempati rumah yang aman dan layak huni.
Saat ini, pembangunan Huntap telah memasuki tahap persiapan dan pelaksanaan di sejumlah lokasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan, sebanyak 1.788 unit Huntap akan dibangun bagi korban bencana yang tersebar di 10 kecamatan terdampak.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.089 unit diperuntukkan bagi masyarakat yang mengikuti skema relokasi mandiri, sedangkan 699 unit lainnya dibangun melalui skema relokasi kolektif atau terpadu.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Agam, Rinaldi, ST, MT, saat ditemui media ini Selasa (23/6/2026) mengatakan pemerintah daerah terus mengupayakan penyelesaian seluruh tahapan yang diperlukan, mulai dari pembebasan lahan, penyelesaian administrasi hingga memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat.
Salah satu lokasi yang telah mendapatkan persetujuan pemerintah pusat melalui Bappenas adalah kawasan Balai Benih Ikan (BBI) Gumarang di Kecamatan Palembayan. Di atas lahan seluas sekitar satu hektare itu akan dibangun sekitar 60 unit Huntap.
"Proses pembangunan Huntap dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Bappenas. Saat ini sudah dilakukan land clearing atau pembersihan lokasi sebagai tahap awal pembangunan," ujar Rinaldi.
Selain BBI Gumarang, pemerintah juga tengah mempersiapkan pembangunan Huntap di kawasan eks HGU PT Inang Sari. Menurut Rinaldi, saat ini pihaknya masih menyelesaikan berbagai proses administrasi di tingkat provinsi agar lokasi tersebut segera dapat dimanfaatkan.
"Prosesnya tetap kita urus. Mudah-mudahan seluruh administrasinya segera selesai sehingga pembangunan Huntap dapat segera dimulai," katanya.
Pemkab Agam juga menyiapkan sejumlah lokasi alternatif lainnya, di antaranya kawasan Lapangan SDN 05 Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan. Lahan seluas sekitar satu hektare tersebut diproyeksikan mampu menampung sekitar 60 unit Huntap.
Namun, lokasi itu saat ini masih difungsikan sebagai kawasan Hunian Sementara (Huntara) bagi para penyintas bencana.
"Untuk lokasi SDN 05 Kayu Pasak, saat ini masih berdiri Huntara. Sebelum dibangun Huntap, para penghuni Huntara harus terlebih dahulu dipindahkan ke Huntap yang sudah selesai dibangun," jelasnya.
Rinaldi menambahkan, setiap usulan lokasi pembangunan Huntap harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat, di antaranya berada di kawasan yang aman dari potensi bencana, memiliki akses jalan yang memadai, serta memenuhi berbagai persyaratan teknis lainnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Agam juga terus memberikan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat terdampak selama proses pembangunan Huntap berlangsung.
Salah satunya melalui penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) yang diberikan kepada warga untuk membantu memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara hingga rumah permanen selesai dibangun.
Hingga saat ini, bantuan DTH telah disalurkan kepada 1.393 kepala keluarga (KK) melalui dua tahap. Pada tahap pertama, bantuan diterima 333 KK yang tersebar di Kecamatan Palupuh, Matur, IV Koto, Palembayan, Banuhampu, Baso, Ampek Nagari, Malalak, Tanjung Raya, Tanjung Mutiara dan Lubuk Basung.
Sementara itu, tahap kedua sedang dalam proses penyaluran kepada 1.060 KK, terdiri dari Kecamatan Palupuh sebanyak 257 KK, Matur 17 KK, IV Koto 10 KK, Palembayan 246 KK, Ampek Nagari 4 KK, Malalak 83 KK, dan Tanjung Raya 443 KK.
Selain DTH, pemerintah juga telah menyalurkan Bantuan Stimulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab Rekon) Insitu kepada 141 penerima untuk membangun kembali rumah di lokasi semula. Bantuan tersebut meliputi rumah rusak berat sebesar Rp60 juta per unit, rumah rusak sedang Rp30 juta per unit, dan rumah rusak ringan Rp15 juta per unit.
Bupati Agam, Ir H Benni Warlis MM Dt Tan Batuah, menegaskan bahwa penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat terdampak bencana merupakan komitmen dan tanggung jawab yang terus diperjuangkan Pemerintah Kabupaten Agam.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan sehingga masyarakat memperoleh hunian yang aman, nyaman, dan memiliki kepastian hukum.
"Pembangunan Huntap menjadi prioritas dalam percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Agam. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta seluruh pihak terkait agar seluruh tahapan dapat diselesaikan secepat mungkin. Harapan kami, masyarakat yang selama ini tinggal di hunian sementara dapat segera menempati rumah permanen yang lebih layak dan aman," tegas Benni Warlis.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, BNPB, Bappenas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Agam.
"Kami berharap sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat. Dengan kerja sama semua pihak, proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan berjalan lebih cepat sehingga masyarakat bisa kembali bangkit, beraktivitas, dan menjalani kehidupan secara normal," ujarnya.
Benni Warlis menegaskan, Pemerintah Kabupaten Agam akan terus mengawal seluruh proses pembangunan Huntap hingga tuntas, sekaligus memastikan setiap warga terdampak memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia optimistis, dengan dukungan seluruh pihak, target pembangunan Huntap dapat direalisasikan secara bertahap dan menjadi tonggak penting dalam mempercepat pemulihan Kabupaten Agam pascabencana hidrometeorologi.
Melalui percepatan pembangunan Huntap dan berbagai program bantuan yang terus digulirkan, Pemerintah Kabupaten Agam berharap seluruh masyarakat terdampak segera memiliki tempat tinggal yang aman, layak, dan nyaman, sehingga proses pemulihan sosial maupun ekonomi pascabencana dapat berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan. (vn)
