 |
| Progres perbaikan jalan terban dan rusak di Sumbar. |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mempercepat pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur strategis dengan memanfaatkan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diberikan pemerintah pusat.
Dari tambahan TKD yang diterima Sumbar sebesar Rp534,98 miliar, sekitar Rp258,45 miliar di antaranya disalurkan melalui Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) untuk mendanai 18 program pembangunan di sejumlah wilayah.
Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Armizoprades, menyebut pengerjaan mayoritas program tersebut sudah dimulai. Berdasarkan catatan hingga 31 Juli 2026, realisasi anggaran telah mencapai Rp20.843.681.720 atau 8,06 persen. Sementara itu, capaian pekerjaan secara fisik berada di angka 20,53 persen.
“Sebagian besar kegiatan sudah berjalan. Sampai 31 Juli, realisasi keuangan mencapai 8,06 persen, sedangkan progres fisiknya sudah 20,53 persen,” kata Armizoprades di Padang, Jumat (7/8/2026).
Ia menjelaskan, tambahan anggaran tersebut diarahkan terutama untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sejumlah pekerjaan yang masuk dalam program tersebut antara lain peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan TPA Regional Payakumbuh, pengembangan drainase perkotaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan provinsi, pembangunan serta penggantian jembatan, pemeliharaan jalan secara rutin, pengadaan Jembatan Bailey, hingga kegiatan penguatan tata ruang dan pengawasan pembangunan infrastruktur.
Untuk sektor jalan, anggaran terbesar dialokasikan pada rehabilitasi jalan provinsi dengan nilai Rp104,39 miliar. Kemudian rekonstruksi jalan provinsi sebesar Rp49,03 miliar, penggantian jembatan Rp28,68 miliar, pembangunan jembatan Rp26,73 miliar, pengadaan Jembatan Bailey Rp14,20 miliar, serta pemeliharaan rutin jalan provinsi senilai Rp15,85 miliar.
Armizoprades memastikan perkembangan pekerjaan sejauh ini masih berada dalam jalur yang telah direncanakan. Menurut dia, capaian fisik yang baru sekitar 20 persen tidak dapat langsung diartikan sebagai adanya keterlambatan.
Hal itu karena sejumlah proyek masih menjalani tahapan administrasi, proses pengadaan, serta persiapan dan pelaksanaan teknis yang harus mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku.
“Secara keseluruhan progresnya cukup baik. Realisasi fisik yang masih berada di kisaran 20 persen bukan berarti terjadi keterlambatan. Ada tahapan teknis yang harus diselesaikan dalam setiap pekerjaan. Kami optimistis seluruh kegiatan selesai sesuai target pada Desember 2026,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan proyek, BMCKTR juga mengantisipasi adanya dampak terhadap aktivitas masyarakat, terutama pada ruas jalan dan kawasan yang menjadi lokasi pekerjaan.
Armizoprades meminta masyarakat memahami kondisi tersebut dan turut mendukung proses pembangunan agar seluruh pekerjaan dapat berlangsung tanpa kendala berarti.
“Kami memohon maaf apabila selama pekerjaan berlangsung ada gangguan terhadap kenyamanan masyarakat ataupun arus lalu lintas. Gangguan tersebut merupakan bagian dari proses percepatan pembangunan infrastruktur yang nantinya manfaatnya akan kembali dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.(da*)
