 |
| Pemulihan Infrastruktur Pascabanjir |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota Padang mulai mempercepat penanganan kerusakan infrastruktur akibat banjir yang terjadi di sejumlah wilayah pada awal Agustus 2026. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi kini telah memasuki pengerjaan fisik di lapangan.
Sejumlah fasilitas yang menjadi prioritas perbaikan antara lain bendungan, drainase, jembatan, serta infrastruktur penunjang lainnya yang terdampak bencana.
Pengerjaan fisik tersebut mulai dilakukan pada Senin (10/8/2026) di beberapa lokasi, termasuk kawasan Limau Manis, Lubuk Kilangan, serta Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Malvi Hendri, mengatakan tujuh paket pekerjaan fisik telah mulai dilaksanakan. Paket tersebut mencakup rekonstruksi jembatan di Kampung Jambak, rehabilitasi bendungan di Limau Manis, Lubuk Kilangan dan Sungkai, serta penanganan drainase di Tabing Banda Gadang.
“Untuk saat ini ada tujuh paket proyek fisik yang sudah mulai dikerjakan. Di antaranya rekonstruksi jembatan Kampung Jambak, rehabilitasi bendungan di Limau Manis, Lubuk Kilangan dan Sungkai, serta drainase di Tabing Banda Gadang,” kata Malvi.
Salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian berada di Tabing Banda Gadang. Melalui Dinas PUPR, Pemko Padang mengerjakan Rehabilitasi Drainase Paket 11 untuk memperkuat sistem pengendalian banjir di kawasan tersebut.
Proyek yang bersumber dari APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026 itu memiliki nilai kontrak sebesar Rp5.956.144.495. Pekerjaan tersebut tercantum dalam kontrak Nomor 69/KONT-SDA/TKD-DAU/PUPR/2026 dan dikerjakan oleh CV Teguh Satria Perkasa dengan durasi 132 hari kalender.
Perbaikan drainase diharapkan dapat meningkatkan kemampuan saluran dalam mengalirkan air sehingga risiko munculnya genangan dan banjir dapat ditekan.
Malvi mengatakan, rehabilitasi pascabencana tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan kondisi infrastruktur seperti sebelum rusak. Pemerintah juga berupaya membangun infrastruktur yang lebih kuat dan mampu menghadapi potensi bencana di kemudian hari.
Menurutnya, pemulihan harus mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur hingga aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Terlebih, Kota Padang kembali menghadapi banjir pada 3 Agustus lalu.
Ia menambahkan, Pemko Padang akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan perbaikan secara bertahap sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Meski demikian, proses tersebut tetap harus mengikuti mekanisme perencanaan dan aturan pengadaan yang berlaku.
Fadly menjelaskan, pemerintah sebenarnya ingin seluruh perbaikan dapat dilakukan secepat mungkin. Namun, sejumlah tahapan seperti perencanaan dan tender harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pekerjaan fisik dimulai.
“Pemerintah tentu ingin prosesnya cepat seperti yang diharapkan masyarakat. Tetapi ada tahapan perencanaan dan tender yang harus dijalankan sesuai aturan. Alhamdulillah, beberapa pekerjaan rehabilitasi fisik sekarang sudah berjalan karena tahapan tersebut telah selesai,” katanya.
Fadly turut menyampaikan terima kasih kepada warga Kota Padang yang telah bersabar menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.
Ia berharap pekerjaan yang telah dimulai dapat berjalan lancar sehingga pemulihan infrastruktur dan kondisi lingkungan pascabanjir segera memberikan manfaat bagi masyarakat.(da*)
