 |
| Foto bersama |
Lubuk Basung, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kabupaten Agam tidak hanya memprioritaskan pembangunan kembali sarana dan prasarana dalam proses pemulihan pascabencana.
Perlindungan terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya juga menjadi bagian penting dari upaya pemulihan.
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Agam dengan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Irjen Pol (Purn) Desy Andriani, bersama Yayasan Pulih. Pertemuan berlangsung di Rumah Dinas Bupati Agam, Senin (10/8).
Bupati Agam Benni Warlis menjelaskan, daerahnya masih menjalani proses pemulihan setelah bencana. Sejumlah fasilitas umum yang mengalami kerusakan, termasuk jalan dan jembatan, kini mulai diperbaiki.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah persoalan yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Di antaranya pembangunan hunian tetap (huntap), penyediaan lahan, serta pemulihan bidang pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.
Benni menyebut sebagian warga masih tinggal di hunian sementara (huntara), sementara sebagian lainnya telah memperoleh DTH. Ada pula masyarakat yang masih berada di wilayah yang terdampak bencana.
Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak dapat hanya dilihat dari pembangunan fisik. Aspek sosial dan psikologis masyarakat juga perlu mendapat perhatian, terutama kebutuhan perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.
Karena itu, Pemkab Agam menyambut positif keterlibatan Kemen PPPA dan Yayasan Pulih dalam membantu proses pemulihan masyarakat yang terdampak bencana.
Benni juga menilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Agam dapat menjadi kekuatan dalam membangun kembali kehidupan warga. Salah satunya melalui semangat “Bangkik dari Surau”, yang menjadikan surau tidak sekadar sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, pembentukan karakter dan penguatan hubungan sosial masyarakat.
Ia mengatakan proses pemulihan perlu melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai serta bundo kanduang.
“Dengan bencana ini, kami sangat mendukung upaya pemulihan yang dilakukan bersama, dengan melibatkan tiga tali sapilin, yaitu niniak mamak, alim ulama dan cadiak pandai, serta bundo kanduang sebagai ibu bagi masyarakat,” katanya.
Keterlibatan berbagai elemen tersebut dinilai penting untuk membangun ketahanan sosial masyarakat sekaligus memastikan proses pemulihan dapat dilakukan secara menyeluruh.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA Irjen Pol (Purn) Desy Andriani mengapresiasi Pemkab Agam yang membuka ruang untuk membahas berbagai langkah pemulihan pascabencana.
Ia menyampaikan bahwa bencana dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran untuk memperkuat sistem perlindungan masyarakat ke depannya.
Dalam proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, Kemen PPPA turut berkontribusi melalui aspek sosial dengan menggandeng kementerian, lembaga dan pihak terkait lainnya.
“Dilihat dari timeline, September sampai akhir Desember harus tuntas dalam konteks PPRT,” kata Desy.
Kemen PPPA juga melibatkan sejumlah mitra pembangunan, termasuk Yayasan Pulih, untuk membantu pelaksanaan program di lapangan.
Desy berharap dukungan dari Pemkab Agam dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperlancar pelaksanaan program sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, terutama perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
Direktur Eksekutif Yayasan Pulih, Livia Istania DF Iskandar, mengatakan lembaganya turut berkomitmen dalam upaya mencegah serta menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program tersebut mencakup kondisi bencana, pascakonflik maupun situasi normal.
“Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu hal yang kami diskusikan, karena kekerasan dapat terjadi dalam konteks bencana maupun pascabencana,” ujarnya.
Saat ini, Yayasan Pulih menjalankan program di tiga daerah, yakni Kabupaten Agam, Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan dukungan tenaga pendamping di lapangan.
Sebelumnya, Yayasan Pulih juga menjalankan program pemulihan psikososial selama sekitar enam bulan bagi masyarakat yang menjadi korban banjir dan longsor di Tapanuli Selatan. Program serupa kini diperluas ke Kabupaten Agam sebagai bagian dari penguatan pemulihan masyarakat pascabencana.
Bupati Agam menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan Kemen PPPA serta Yayasan Pulih yang menjadikan Kabupaten Agam sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program tersebut.
Ia berharap kerja sama ini dapat membantu pemerintah daerah memulihkan kondisi masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga sosial dan psikologis serta aspek perlindungan bagi kelompok rentan.
Pertemuan tersebut sekaligus memperkuat komitmen Pemkab Agam dalam membangun sistem perlindungan perempuan dan anak, termasuk ketika menghadapi kondisi darurat maupun masa setelah bencana.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, mitra pembangunan serta masyarakat diharapkan dapat menghasilkan proses pemulihan yang inklusif, aman, adil dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kabupaten Agam.(da*)
