 |
| Ilustrasi BBM |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Pemerintah sedang mengkaji kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, terutama Pertalite, bagi masyarakat yang tergolong dalam kelompok ekonomi atas.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pembahasan tersebut salah satunya menyasar masyarakat yang berada pada desil 9 dan 10. Kelompok tersebut nantinya berpotensi diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi agar bantuan energi dari pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
“Yang kami bahas adalah kemungkinan pembatasan subsidi Pertalite bagi kelompok atas,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa, usai bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Menurut Purbaya, penerapan kebijakan tersebut belum diputuskan karena pemerintah masih mempersiapkan serta mempelajari sistem yang akan digunakan. Jika seluruh mekanisme telah siap, pembatasan subsidi diharapkan bisa mulai diterapkan dalam waktu dekat dan dilakukan secara bertahap.
Ia menyebut pengendalian subsidi energi menjadi salah satu perhatian pemerintah, terutama di tengah pergerakan harga minyak dunia yang masih mengalami ketidakpastian. Kebijakan tersebut dinilai perlu dirancang secara hati-hati agar kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga hingga penghujung tahun.
Dalam pertemuan dengan Bahlil, pembahasan juga mencakup kondisi APBN 2026. Kementerian ESDM menjadi salah satu kementerian yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Purbaya menegaskan pemerintah perlu terus mencermati perkembangan penerimaan dan belanja negara agar kondisi APBN tetap sehat sampai akhir tahun.
Sementara itu, Bahlil mengatakan pertemuannya dengan Menteri Keuangan turut membahas upaya memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi BBM agar lebih tepat sasaran.
Ia mengakui masih terdapat masyarakat yang tergolong mampu tetapi ikut menikmati BBM bersubsidi. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah terus mencari mekanisme yang lebih efektif dalam menentukan penerima subsidi.
Bahlil menambahkan, pembahasan mengenai penyaluran subsidi juga mencakup produk minyak dan gas. Pemerintah ingin memastikan anggaran subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.(da*)
