 |
| Jembatan Kalawi Limau Manih |
Padang, Rakyatterkini.com – Rencana pembangunan Jembatan Kalawi di Kelurahan Limau Manis, Kota Padang, terus menunjukkan perkembangan positif. Setelah seluruh tahapan perencanaan dan kajian teknis diselesaikan, proyek dengan nilai sekitar Rp25,4 miliar tersebut kini telah masuk dalam pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dan ditargetkan mulai dibangun pada awal tahun 2027.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zigo Rolanda, menjelaskan bahwa masuknya proyek ke dalam pagu indikatif menjadi langkah penting menuju pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, proses mulai dari survei hingga penyusunan kajian teknis telah rampung dan saat ini tinggal menunggu pembahasan anggaran secara lebih mendalam.
Ia menyebutkan, apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pekerjaan konstruksi dapat dimulai pada Februari 2027 dengan target penyelesaian sekitar 10 bulan. Hal tersebut disampaikan Zigo saat kegiatan Reses Perseorangan Masa Sidang V Tahun Sidang 2026/2027 di Kelurahan Limau Manis, Rabu (5/8/2026).
Zigo mengungkapkan bahwa rancangan jembatan mengalami penyesuaian setelah banjir besar yang melanda Kota Padang pada November 2025. Perubahan desain dilakukan berdasarkan hasil evaluasi teknis agar jembatan lebih aman dan mampu menghadapi risiko banjir di masa mendatang.
Jembatan yang akan dibangun memiliki panjang bentang sekitar 70 meter dengan konstruksi rangka baja kelas B serta lebar enam meter. Selain itu, elevasi jembatan juga ditingkatkan sekitar dua meter dari desain sebelumnya untuk meningkatkan keamanan.
Pekerjaan tidak hanya mencakup pembangunan jembatan, tetapi juga normalisasi sungai, pembangunan pengaman tebing, serta pembebasan lahan seluas 448 meter persegi. Seluruh rangkaian pekerjaan tersebut bertujuan memperkuat ketahanan kawasan terhadap ancaman bencana.
Zigo turut mengapresiasi dukungan masyarakat Limau Manis yang bersedia menghibahkan sebagian lahan mereka demi kelancaran proyek. Menurutnya, partisipasi warga menjadi salah satu faktor yang mempercepat proses persiapan pembangunan.
Sementara itu, upaya pemulihan infrastruktur pascabanjir di Kota Padang juga terus dilakukan. Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum mengawal normalisasi sejumlah daerah aliran sungai, di antaranya kawasan Air Dingin, Batang Maransi, dan Surau Gadang.
Berdasarkan hasil kajian Balai Wilayah Sungai Sumatera V, sedimentasi yang harus dikeruk mencapai lebih dari dua juta meter kubik. Oleh sebab itu, pengerjaan dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan wilayah hulu agar endapan material tidak terus terbawa menuju bagian hilir.
Selain normalisasi sungai, rehabilitasi Daerah Irigasi Gunung Nago dan Daerah Irigasi Koto Tuo dijadwalkan mulai dikerjakan pada Agustus. Sementara pembangunan Jembatan Surau Gadang akan diawali dengan pekerjaan pengendalian banjir untuk memastikan proses konstruksi berjalan aman.
Pemerintah bersama Komisi V DPR RI juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp17,8 triliun untuk mendukung penanganan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat hingga tahun 2029. Pendanaan tersebut diharapkan mampu memperkuat pembangunan infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana di masa depan.(da*)
