 |
| Wali Kota Riyanda Putra menjelaskan |
Sawahlunto, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota Sawahlunto mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi, kebijakan pemerintah pusat, serta kebutuhan pembangunan yang belum tertampung dalam APBD awal.
Dalam rapat paripurna DPRD Kota Sawahlunto yang berlangsung pada Kamis (6/8/2026), Wali Kota Riyanda Putra menjelaskan bahwa perubahan anggaran bukan sekadar penyesuaian administratif, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan arah pembangunan.
Melalui rancangan tersebut, nilai APBD Sawahlunto diproyeksikan meningkat cukup besar. Pendapatan daerah yang sebelumnya sekitar Rp485 miliar diperkirakan naik menjadi Rp595 miliar atau bertambah sekitar Rp110 miliar.
Meski demikian, kenaikan tersebut masih didominasi oleh tambahan dana transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya bertambah sekitar Rp600 juta yang sebagian besar berasal dari penyesuaian target retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan secara mandiri masih belum mengalami peningkatan signifikan. Kontribusi sektor pajak daerah maupun aktivitas ekonomi lokal terhadap penerimaan daerah masih relatif terbatas.
Tambahan anggaran tersebut selanjutnya diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Hal itu terlihat dari kenaikan belanja modal yang melonjak dari sekitar Rp12 miliar menjadi Rp94 miliar.
Sebagian besar anggaran belanja modal dialokasikan untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi dengan nilai sekitar Rp60,7 miliar. Sisanya digunakan untuk pembangunan gedung pemerintah serta pengadaan peralatan dan mesin guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah menilai pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kebutuhan utama karena berperan penting dalam mendukung sektor pariwisata, menarik investasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Sawahlunto yang telah berstatus sebagai Kota Warisan Dunia UNESCO.
Namun demikian, peningkatan belanja pembangunan juga menuntut pelaksanaan yang efektif. Keberhasilan program sangat bergantung pada kualitas perencanaan, ketepatan sasaran proyek, serta kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran sesuai jadwal sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Selain memperbesar belanja modal, pemerintah juga melakukan penyesuaian pada struktur belanja daerah. Belanja pegawai mengalami sedikit penurunan, sedangkan belanja barang dan jasa ditingkatkan guna memperkuat pelayanan publik.
Alokasi hibah, bantuan sosial, serta Belanja Tidak Terduga (BTT) turut disesuaikan agar pemerintah lebih siap menghadapi kebutuhan masyarakat maupun potensi bencana.
Dalam pemaparannya, Wali Kota Riyanda Putra menegaskan bahwa pembangunan daerah pada 2026 tetap berfokus pada pengembangan sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur, digitalisasi tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Arah kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi Sawahlunto setelah berakhirnya era pertambangan, dengan menjadikan sektor jasa, budaya, ekonomi kreatif, dan pariwisata sebagai motor pertumbuhan baru.
Pemerintah juga mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tekanan inflasi, terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya konsumsi pemerintah, hingga kondisi geografis yang rawan bencana.
Untuk mengatasinya, pemerintah berharap dukungan pemerintah pusat, peningkatan investasi, pengembangan produk unggulan daerah, penyelenggaraan berbagai event, serta percepatan pembangunan infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.
Secara keseluruhan, perubahan KUA-PPAS 2026 menunjukkan strategi fiskal yang lebih agresif dengan memanfaatkan tambahan dana transfer untuk memperbesar belanja pembangunan. Meski memiliki peluang mendorong pertumbuhan ekonomi, keberhasilannya tetap bergantung pada efektivitas pelaksanaan program dan kemampuan pemerintah memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, peningkatan Pendapatan Asli Daerah masih menjadi pekerjaan besar yang harus terus diupayakan. Tanpa penguatan sumber pendapatan lokal, ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat diperkirakan masih akan menjadi tantangan utama bagi keuangan daerah Sawahlunto pada masa mendatang.(benny)
