 |
| Tol Padang-Sicincin |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemanfaatan trase bypass sebagai bagian dari solusi atas polemik pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi akan dibahas bersama sejumlah pemangku kepentingan pada 8 September 2026.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyebut pertemuan tersebut akan menjadi forum untuk membahas lebih matang rencana penggunaan jalur bypass yang sebelumnya telah diproyeksikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari akses menuju Jalan Tol Padang–Pekanbaru.
Pertemuan itu dijadwalkan melibatkan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), PT Hutama Karya, Pemerintah Kabupaten Agam, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
“Kami akan duduk bersama pada 8 September untuk membahas solusi ini,” ujar Andre di Padang.
Ia menjelaskan, pemanfaatan trase bypass menjadi salah satu alternatif yang sedang didorong untuk merespons aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan ruas Tol Sicincin–Bukittinggi.
Dalam konsep yang tengah dibahas, trase bypass yang hingga kini belum terbangun akan dikembangkan dan diselaraskan dengan proyek jalan tol. Pemerintah pusat bersama PT Hutama Karya juga diharapkan dapat mendukung proses pembebasan lahan untuk pembangunan tambahan jalur sepanjang kurang lebih 6 kilometer.
Jalur tersebut nantinya tidak hanya difungsikan sebagai bypass, tetapi juga diproyeksikan menjadi akses keluar atau exit tol menuju Kota Bukittinggi.
“Jadi exit tol Bukittinggi itu nanti mempergunakan trase bypass yang ada,” kata Andre.
Menurut dia, konsep tersebut berpotensi memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Di satu sisi, pembangunan Tol Sicincin–Bukittinggi tetap dapat dilanjutkan, sementara di sisi lain masyarakat memperoleh jalur alternatif yang berpotensi mengurangi beban lalu lintas.
Trase bypass juga dinilai bisa menjadi pilihan untuk mengatasi kepadatan kendaraan di kawasan Padang Luar, Kabupaten Agam. Jalur alternatif tersebut dapat dimanfaatkan apabila rencana pembangunan flyover Padang Luar nantinya belum dapat diwujudkan.
Andre mengatakan pertemuan pada September mendatang penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek.
Ia berharap pembahasan tersebut dapat melahirkan skema yang mampu mengakomodasi kepentingan pembangunan jalan tol sekaligus menjawab aspirasi masyarakat, baik yang mendukung maupun yang masih menyampaikan keberatan terhadap proyek tersebut.
“Jadi langkahnya adalah perlu solusi, agar proyek jalan tol bisa berjalan, tanpa ada yang merasa dirugikan,” ujarnya.
Melalui pemanfaatan trase bypass, pembangunan Tol Sicincin–Bukittinggi diharapkan tidak sekadar menyediakan akses jalan bebas hambatan. Infrastruktur tersebut juga dapat menghadirkan jalur alternatif bagi pengguna jalan sekaligus membantu mengurangi kemacetan di wilayah Agam hingga kawasan Bukittinggi.(da*)
